“Terjadi penyalahgunaan kekuasaan,” tuturnya.
Lanjutnya, sistem demokrasi melalui Pemilu langsung tersebut semestinya berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas kinerja dan akuntabilitas pemerintahan hasil Pemilu dan Pilkada. Namun realitasnya berbeda, pasca-Pemilu dan Pilkada menghasilkan pemerintahan yang banyak menghasilkan kritik.
“Ini tentunya diwarnai oleh buruknya tata kelola pemerintahan karena tiadanya kepemimpinan. Padahal Indonesia itu sangat penting, menunjukkan pemimpin dan kepemimpinannya. Lemahnya manajerial tentu diikuti oleh minimnya tanggung jawab politik para pejabat publik yang dihasilkan oleh Pemilu dan Pilkada,” ujarnya.
Dia menegaskan, perlu adanya perbaikan-perbaikan nyata agar sistem demokrasi dan pemerintahan yang dihasilkan Pemilu maupun Pilkada berkorelasi positif terhadap kualitas pemerintahan.
Perbaikan-perbaikan terhadap distorsi sangat diperlukan dan mendesak untuk mengurangi komplikasi politik ke depan.