Antv –KPU mengaku khawatir penyelenggaraan pemilu terganggu dengan potensi bencana alam hidrometeorologi. Terutama terkait distribusi logistik pemilu.
“Terganggunya tahapan akibat bencana dan permasalahan ini bagi kami di KPU salah satu tantangan penyelenggara secara teknis adalah soal distribusi logistik, pengadaan logistik di daerah rawan-rawan itu luar biasa tantangannya,” kata Afif di Jakarta pada Selasa, 27 Desember 2022.
Maka, Afif mengatakan, KPU sangat memedomani Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP) sebagai pegangan. Apalagi, kata dia, dua bulan sebelum hari pemungutan suara ialah masa ketika potensi bencana alam hidrometeorologi cukup tinggi.
“Kalau nanti hitungan kita itu pemilu [pada] 14 Februari, ini dekat sekali dengan Desember, Januari, yang masih tinggi potensi-potensi angin kencang dan sebagainya,” katanya.
Seperti dilansir dari Viva.co.id, kerawanan lainnya ialah partisipasi pemilih rendah. Itu menjadi tantangan utama KPU karena partisipasi pemilu pada 2019 sebesar 81 persen sehingga harus dijaga betul.
Karena, menurut dia, makin tinggi partisipasi tentu makin terlegitimasi sebuah pemilu.
Hak pemilih yang tidak terfasilitasi itu berkaitan dengan masalah teknik yang rumit, misalnya pada tahap pendataan atau ketika mesti difasilitasi untuk menggunakan hak pilih.