Antv –Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan atensi kepada Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Palangkaraya karena angka inflasinya yang tinggi. Inflasi Provinsi Maluku pada November 2022 (year on year) sebesar 6,65 persen dan Kota Palangkaraya pada periode yang sama sebesar 7,33 persen.
Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi nasional sebesar 5,42 persen. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (19/12/2022).
Mendagri mencatat ada tiga masalah yang terjadi di Maluku sehingga inflasinya tinggi.
“Pertama transportasi udara yang mahal, nanti siang jam 01.30 (setengah dua siang) akan ada rapat di Istana, saya akan menyampaikan kepada Menteri Perhubungan mengenai hal ini. Yang kedua, dampak kenaikan harga BBM yang masih berimbas terutama kepada nelayan, BBM mahal. Sehingga memang agak ironis mungkin Maluku penghasil ikan, tapi ada beberapa jenis ikan yang justru naik harganya,” kata Mendagri.
Lebih lanjut masalah ketiga, yaitu kenaikan harga tempe. Meski Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Perdagangan menyebut harga kedelai secara psikologis telah menurun karena adanya impor, upaya intervensi lanjutan agar harga tetap terkendali perlu terus dilakukan.
Dia juga menyebut langkah-langkah lain yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku seperti rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), gerakan tanam, hingga penerbitan surat edaran gubernur.
“Kunci utama itu adalah langkah detail di lapangan. Jadi jangan sebatas pada rapat dan sebatas kepada surat, tapi langsung cek ke lapangan melihat detail angka-angka lapangan dan mencari solusi di lapangan,” ujarnya.