Antv – Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara (Bapenda Malut) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pendapatan Daerah dengan Bapenda kabupaten/kota, di Red Star Corner, Ternate, beberapa waktu lalu.
Rakor itu dibuka secara resmi Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Abuhari Hamzah mewakili Gubernur KH. Abdul Gani Kasuba.
Sambutan Gubernur yang dibacakan Abuhari Hamzah menyampaikan perkembangan digitalisasi di berbagai sektor sekarang ini, telah mengubah kebiasaan masyarakat, maka wajib diimbangi oleh seluruh pemerintah daerah, dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah serta bisa menjamin keamanan dan kepastian hukum. Sehingga digitalisasi pelayanan menjadi jawabannya sebagai solusi cepat atas kondisi saat ini.
Kepala Bapenda Malut, Hj. Zainab Alting saat memberikan sambutan dalam Rakor pendapatan daerah. Foto istimewa.
“Pemerintah daerah segera menyusun draf Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sambil menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sebagai amanat dari terbitnya Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang mana daerah diberikan waktu 2 tahun untuk menyesuaikan perdanya,” terangnya.
Selanjutnya, implementasi ETPD dalam pengelolaan pendapatan daerah baik pajak Daerah dan retribusi daerah sebagaimana diamanatkan dalam permendagri nomor 56 tahun 2022.
Gubernur mengatakan, berbagai inovasi diantaranya perluasan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan kerjasama dengan penyelenggara jasa pembayaran elektronik yang ada, sesuai dengan perkembangan dinamika digitalisasi yang begitu cepat saat ini.
Pemprov Malut sangat mendukung upaya dari pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan inovasi dan pengembangan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga pada gilirannya pembangunan dapat terus berjalan secara maksimal sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.
Sementara, Kepala Bapenda Malut, Hj. Zainab Alting mengatakan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.
Dikarenakan PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya yakni pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Untuk itu, Bapenda Provinsi Maluku Utara beserta Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) terus berupaya mengoptimalkan peningkatan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.
“Dengan demikian maka Rakor ini menjadi evaluasi untuk Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah di masing-masing daerah Kabupaten dan Kota agar menjadi agenda yang penting untuk dibahas bersama,”ungkapnya.
“Rakor ini harus menjadi ruang diskusi dan koordinasi untuk pemda se-Provinsi Maluku Utara, khususnya dalam mencari solusi peningkatan partisipasi publik untuk mendongkrak serta mengoptimalkan sumber pendapatan daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota berdasarkan potensi daerah yang dimiliki,” sambungnya.
Demi mewujudkan pelayanan prima di era digitalisasi pemerintah daerah, lanjut Zainab, Bapenda Malut menggagas suatu inovasi yang memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh wajib pajak yang akan menyelesaikan kewajibannya atas penggunaan kendaraan bermotor yang sebelumnya terpusat di masing-masing kantor Samsat di seluruh Provinsi Maluku Utara.
“Kini dapat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui E-Payment Sistem Pembayaran Online terintegrasi,” jelasnya.
Dikatakan, tujuan dibukanya pembayaran melalui E-Payment ini adalah untuk memberikan pilihan kepada wajib pajak dalam melakukan transaksi pembayaran.
“Inovasi yang dilakukan Bapenda ini sangat memberikan kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan kepada masyarakat dalam pelayanan pembayaran pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor,” pungkas Zainab.
Adapun, tiga narasumber yang dihadirkan pada Rakor itu merupakan pejabat dari Kemendagri yaitu Budhi Rinaldi Kasubdit Wilayah V, Direktorat Pendapatan Daerah, Fajar Zulkornelis Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah, Trisna Akhmad, Kepala Seksi wilayah V Direktorat Pendapatan.