Antv –Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu dengan Speaker of the Senate of the Netherlands, Jan Anthonie Bruijn.
Dalam pertemuan dengan Ketua Parlemen Belanda itu, Puan menyinggung sejumlah hal termasuk isu Papua yang kerap dikritik negara kincir angin tersebut. Pertemuan antara Puan dan Ketua Parlemen Belanda digelar di sela-sela the 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2022).
DPR menjadi tuan rumah dalam pertemuan pimpinan-pimpinan parlemen negara G20 itu.
“Hubungan diplomatik Indonesia dan Belanda memiliki sejarah yang sangat panjang dan telah melalui berbagai pasang surut. Namun, kita patut mensyukuri karena saat ini hubungan Indonesia dan Belanda semakin harmonis di berbagai bidang prioritas,” ujar Puan saat bertemu Jan Anthonie Bruijn.
Bidang-bidang prioritas yang dimaksud itu antara lain perdagangan dan investasi, pertahanan dan keamanan, pengelolaan sumber daya air, kemaritiman, dan infrastruktur.
Puan mengatakan, Belanda merupakan salah satu negara mitra dagang utama dan juga mitra penanaman modal atau investasi penting bagi Indonesia.
“Joint Declaration on Comprehensive Partnership yang disepakati sejak 2013 telah berimbas pada peningkatan kerja sama kedua negara di banyak bidang secara komprehensif,” tuturnya.
Puan juga menyoroti interaksi Indonesia dan Belanda yang akhir-akhir ini semakin intensif, baik pada tingkat kepala negara/pemerintahan, menteri, dan pejabat pemerintah, dan delegasi bisnis. Nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Belanda pada tahun 2021 pun meningkat hampir 40 persen dibandingkan tahun 2020.
“Belanda merupakan jembatan Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Kami sangat mengapresiasi sikap Belanda terhadap isu pelarangan minyak sawit dengan mengedepankan dialog dan kerja sama,” ungkap Puan.
“Begitu pula dengan dukungan Belanda dalam mempercepat perundingan Indonesia – Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUE-CEPA) yang saat ini telah memasuki putaran yang ke-11,” imbuh perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Lebih lanjut, Puan mewakili DPR RI menyampaikan apresiasi atas dukungan yang konsisten dari Pemerintah Kerajaan Belanda, termasuk Parlemen Belanda, terhadap keutuhan wilayah Indonesia.
Puan menegaskan, Indonesia memiliki komitmen tinggi dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Termasuk, kata Puan, di Provinsi Papua dan Papua Barat.
“Indonesia sangat terbuka untuk berbagi dan bertukar pandangan dengan mitranya, dalam dialog yang konstruktif,” tegasnya.
Melalui kerja sama antarparlemen di forum internasional, termasuk melalui Inter-Parliamentary Union (IPU), Puan menilai DPR RI dan Parlemen Belanda juga perlu memainkan peran diplomasi parlemen.
“Termasuk ikut mengupayakan terwujudnya perdamaian dan keamanan internasional, termasuk ikut mengupayakan penyelesaian damai atas perang yang terjadi di Ukraina,” ucap Puan.
Selain dengan Ketua Parlemen Belanda, Puan hari ini juga melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua DPR Turki, Mustafa Sentop.
Dalam kesempatan itu, ia menyebut Turki sebagai sahabat lama dan mitra strategis yang saling memiliki kelebihan di kawasannya masing-masing.
“Hubungan Indonesia dan Turki memiliki sejarah yang sangat panjang, jauh sebelum diformalkan pada tahun 1950 yaitu sejak tahun 1479 melalui Pengukuhan Raden Patah sebagai Khalifatullah in Tanah Jawi oleh Sultan Turki,” kata Puan.
Terkait kerja sama antara Indonesia dan Turki, DPR pun memandang industri pertahanan menjadi salah satu bidang kerja sama yang sangat potensial untuk dikembangkan. Untuk itu, Puan berharap agar perjanjian kerja sama kedua negara lebih diintensifkan dengan harapan dapat memperkuat kolaborasi dan menjajaki bidang kerja sama baru di bidang industri pertahanan.
“Karena kedua negara memiliki kemampuan industri pertahanan yang berbeda dan saling melengkapi. DPR juga mendukung kesepakatan kedua negara yang akan mengembangkan join production untuk produk lain, seperti Marine Assault Vehicle dan pesawat terbang,” urai mantan Menko PMK tersebut.
Selain itu, Puan mendorong agar finalisasi dan rencana penandatanganan Defence Cooperation Agreement antara Indonesia dan Turki dapat segera diselesaikan.
Dalam pertemuan dengan pimpinan parlemen Belanda dan Turki, Puan menyinggung pentingnya kerja sama yang berfokus pada sektor yang selama ini belum diperkuat. Khususnya dalam bidang-bidang yang menjadi isu prioritas P20.
“Seperti green economy (ekonomi hijau) melalui investasi dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan untuk transisi ekonomi. Lalu kerja sama blue economy melalui kerjasama kelautan dan perikanan yang lebih optimal,” paparnya.
Kerja sama lebih lanjut yang bisa dikembangkan lainnya, menurut Puan, seperti dalam hal food security melalui kerja sama dalam hal modernisasi pertanian dan peternakan.
Selanjutnya adalah kerja sama terkait climate change dan energy transition, melalui tukar pengalaman, program pelatihan, proyek percontohan, pengenalan dan demonstrasi, alih teknologi dalam hal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan energi terbarukan.
“Dan berbagai isu penting lainnya, seperti bidang kesehatan, isu kesetaraan gender, UMKM dan startups, kerja sama produk halal, dan pencapaian target SDG’s pada 2030 mendatang,” tutup Puan.