Bahtiar Dinilai Netral dan Mampu Meredam Jika Jadi Pj Gubernur DKI

Bahtiar Dinilai Netral Jika Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta (Foto : Istimewa)

Antv – Berakhirnya massa jabatan Gubernur DKI Jakarta 16 Oktober 2022, Lembaga survei Kajian Politik Nasional (KPN) baru saja merilis hasil survei kandidat yang dianggap layak menggantikan Anies hingga 2024 mendatang. 

Ada tiga nama yang muncul yakni Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, Kepala Sekretariat Presiden (KSP) Heru Budi  Hartono serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar.

Survei dilakukan dari tanggal 20-24 September 2022 dengan populasi survei adalah masyarakat  DKI Jakarta. 

Metode penarikan sampel yakni multistage random sampling dengan jumlah responden: 600 responden dengan margin of error +/- 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sampel error 160  responden wawancara penelitian ini dilakukan melalui sambungan telepon dan pengisian kuesionerdigital kepada responden. 

Sejumlah pertanyaan diajukan. Salah satunya adalah kriteria kandidat Pj Gubernur. 

Kemudian munculah bahwa kriteria netral dari kepentingan politik dan netral dari polarisasi politik masa lalu menjadi salah satu pilihan teratas.

Seiring dengan kriteria di atas, maka nama Bahtiar lebih diinginkan oleh masyarakat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta dengan persentase 38 persen, disusul Marullah sebanyak 23 persen, lalu 7 persen berikutnya diraih oleh Heru Budi. Sementara sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar. (Foto : Dok. Puspen Kemendagri)

Begitu juga ketika responden mendapat pertanyaan bila diberi suara untuk memilih penjabat, kepada siapa pilihan akan dijatuhkan, masyarakat masih konsisten menjawab  Bahtiar pada posisi teratas dengan persentase 42 persen disusul Marullah 26 persen. Ada pun Heru Budi tetap 7 persen. Sementara sisanya tidak menjawab atau tidak tahu.

Direktur Eksekutif KPN Adib Miftahul menjelaskan, kata kunci dari pilihan masyarakat DKI Jakarta terhadap Pj Gubernur DKI Jakarta adalah netralitas dari kepentingan  politik. Ini dengan dibuktikan persentase pilihan hingga 26 persen dan netralisasi dari masa lalu sebanyak 12 persen.

“Dari itu lah tergambar bahwa Pak Bahtiar itu leading. Karena gambaran politik DKI jelas, bahwa publik  DKI tidak menginginkan polarisasi tajam,” ujarnya usai rilis hasil survei, Selasa  (04/10/2022) siang di salah satu hotel di Kota Tangerang. 

Adib mengatakan, dua nama di luar Bahtiar dianggap reprentasi dari dua kutub berbeda. 

Heru Budi direpresentasikan perpanjangan tangan pusat, sementara nama Marullah diidentikan dengan penguasa DKI Jakarta saat ini.

Komunikolog Politik dan Hukum Nasional dari lembaga Forum Politik Indonesia, Tamil Selvan menjelaskan, hasil survei KPN menunjukkan bahwa ada beberapa poin yang bisa dilihat.  

“Poin yang pertama adalah antipati masyarakat terhadap politik masih cukup tinggi. Ini dibuktikan  bahwa 66 persen tidak tahu kalau Anies akan berakhir Oktober 2022. Ini divalidasi lagi adanya 65  persen masyarakat yang tidak tahu bahwa Anies akan diganti dengan pejabat setingkat Pj  Gubernur,” ucapnya.

Kemudian terkait pertanyaan tiga nama yang menjadi kandidat Pj Gubernur DKI bahwa  mayoritas emak-emak yang menjadi responden adalah menunjukkan the power of emak-emak  masih menjadi kekuatan. 

“Ini menjadi note buat kita bahwa yang menjadi kekuatan pada pemilu  2019 dan 2024, emak-emak masih menjadi kekuatan tertentu,” jelasnya. 

Hasil survei ini juga katanya  menunjukkan masyarakat tidak berafiliasi secara politik dan terikut-ikut politik identitas.