Antv –Tercatat 22 orang tewas pada Senin (29/8/2022) dan lebih dari 100 orang terluka akibat bentrokan bersenjata antara pendukung Syiah Mohtada Al – Sadr berhadapan dengan kelompok – kelompok bersenjata Syiah yang mayoritas setia kepada Iran.
Konflik terjadi akibat kebuntuan politik yang berkepanjangan setelah pemilihan pada Oktober 2021. Kedua kubu bersaing untuk memperebutkan kekuasaan. Dampaknya negara Irak berjalan tanpa pemerintahan dalam waktu lama. Sehingga menyebabkan kerusuhan baru ketika Irak berjuang untuk pulih dari konflik.
Kali ini pertepuran bersenjata terjadi di antara mayoritas Syiah yang telah memerintah Irak sejak Invasi Amerika Serikat pada tahun 2003 yang menggulingkan penguasa Sunni Saddam Hussein.
Seorang pejabat pemerintahan Irak yang tidak ingin disebut namanya menjelaskan tidak ada negosiasi saat ini untuk meredakan konfrontasi antar kelompok bersenjata dan pihak berwenang tidak mampu untuk meredakan konflik.
“Pemerintah tidak berdaya untuk menghentikan ini, karena militer terbagi loyalis (Iran) dan Sadrist,” jelas pejabat tersebut.
Kekerasan pada Senin (29/8/2022) dipicu pengumuman Sadr bahwa dirinya menarik diri dari semua aktifitas politik. Keputusan ini yang dia katakan sebagai tanggapan atas kegagalan para pemimpin dan partai Syiah lainnya untuk mereformasi sistem pemerintahan yang korup dan kotor.
Sadr selanjutnya mengatakan melakukan mogok makan sebagai protes terhadap penggunaan senjata oleh semua pihak.
Militer Irak mengumumkan jam malam nasional tanpa batas dan mendesak para pengunjuk rasa untuk meninggalkan zona hijau di Baghdad.
Sadr telah memposisikan dirinya sebagai seorang nasionalis yang menentang segala campur tangan asing, baik dari Amerika Serikat dan Barat maupun Iran.
Sadr memimpin ribuan milisi dan memiliki jutaan pendukung setia di seluruh negeri. Lawannya sekutu lama Teheran mengendalikan puluhan kelompok para militer bersenjata lengkap dan dilatih oleh pasukan Iran.
Sadr maupun lawan – lawannya telah lama mendominasi lembaga – lembaga negara dan menjalankan roda pemerintahan Irak.
Sumber: Reuters