Migrant Care: Batalkan Kunjungan Jokowi ke Arab Saudi

Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Isu Buruh Migran Indonesia memprotes eksekusi mati yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi,  terhadap TKI bernama Zaini Misrin asal Bangkalan, Madura pada Minggu, 18 Maret 2018 di Mekkah."Nota protes hukuman mati harus segera dikirimkan dengan messages yang sangat tegas kepada pemerintah Saudi. Yang kedua bulan Mei mendatang Jokowi akan melakukan kunjungan secara resmi ke Saudi. Kami minta mendesak agar Jokowi membatalkan kunjungan itu demi memberikan sensitifitas pada Zaini Misri dan keluarganya yang kemarin dieksekusi disana tanpa yang mana pemerintah diabaikan sama sekali tidak ada pemberitahuan,”kata Ketua Migrant Care Anis Hidayah.Zaini Misrin dituduh membunuh majikannya di Kota Mekkah pada tahun 2004. Kemudian, pada tahun 2008, Pengadilan Mekkah menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Zaini. Sepanjang proses hukum itu berjalan, otoritas Saudi tidak memberikan kabar kepada pihak pemerintah Indonesia terkait dengan jatuhan hukuman yang dijatuhkan kepada Zaini.

Baca: Keluarga Shock

Pemerintah Arab Saudi baru memberitahu proses hukum yang dijalani oleh Zaini kepada pihak RI ketika yang bersangkutan sudah divonis hukuman mati, yakni pada 2008. Usai itu, barulah pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah penundaan dan pembebasan Zaini dari vonis hukuman mati.Presiden Jokowi, pernah mengirimkan  surat permohonan pengampunan terhadap Zaini, dan saat itu permohonan tidak dikabulkan dan Zaini tetap divonis hukum mati.Protes kepada pemerintah Arab Saudi terkait vonis hukuman mati bagi TKI dilakukan  LSM yang terkait diantaranya Migrant Care, Serikat Buruh Migran Indonesia, Jaringan Buruh Migran, dan Human Rights Working GroupKeempat LSM itu menjelaskan bahwa pemerintah Arab Saudi telah melanggar prinsip-prinsip tata krama hukum internasional dengan tidak pernah menyampaikan Mandatory Consular Notification baik pada saat dimulainya proses peradilan dan juga pada saat eksekusi hukuman mati dilakukan. LSM tersebut juga mendesak Pemerintah RI untuk mengeluarkan Nota Protes Diplomatik kepada Pemerintah Arab Saudi, serta mengerahkan sumber daya politik dan diplomasi untuk mengupayakan pembebasan ratusan buruh migran yang terancam hukuman mati di seluruh dunia.