www.antvklik.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah, Kamis (1/2/2018) pagi menggelar rapat gabungan untuk membahas persoalan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua. Rapat konsultasi dilakukan oleh DPR bersama Kementrian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementrian ESDM, dan Kementrian Kesehatan. Rapat tersebut membahas tindak lanjut penanganan KLB wabah campak dan gizi buruk di Asmat.Sejak September 2017 hingga 20 Januari 2018, kasus gizi buruk dan wabah campak menimpa 22 distrik di Kabupaten Asmat, Papua. Jumlah anak paling banyak terjangkit wabah campak berada di Distrik Sirets dan Distrik Jetsy, yaitu sebanyak 220 orang. Sementara di Distrik Pulau Tiga dan Distrik Fayit masing-masing sebanyak 147 orang dan 105 orang.Saat di temui di Gedung DPR, Menteri Sosial Idrus Marham, menyebutkan bahwa saat ini pemerintah telah membentuk tim tanggap darurat untuk mengatasi persoalan gizi buruk dan campak di Papua. Tim tersebut beranggotakan Kementrian Sosial, Kementrian Kesehatan, TNI dan POLRI, serta Pemerintah Daerah. Akan tetapi, sejumlah kendala masih menyulitkan kerja tim, diantaranya akses transportasi yang masih terbatas.Berdasarkan data yang diterima Kementrian Sosial hingga 22 Januari 2018, korban jiwa terkait campak mencapai 66 orang, sementara terkait gizi buruk sebanyak 4 orang. Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat sendiri telah menindaklanjuti kejadian luar biasa ini, dengan melakukan outbreak respond immunization atau ORI di wilayahnya. Sementara Dinas Kesehatan Provinsi Papua juga telah mengirimkan 1100 vial vaksin campak.Laporan Mahendra Dewanata dan Agam Wifta Renal, Jakarta
Rapat DPR dan Pemerintah Bahas Gizi Buruk Papua
Kamis, 1 Februari 2018 - 12:28 WIB
Baca Juga :