Diguyur Triliunan Rupiah, Gizi Buruk Landa Papua

www.antvklik.com  - Di tengah guyuran dana Otonomi Khusus triliunan rupiah, 61 warga Kabupaten Asmat Papua meninggal akibat gizi buruk. Padahal,  dana  otonomi lebih dari  5 tiriliun rupiah  diprioritaskan untuk pendidikan dn kesehatan.Lantas dimana masalahnya? Staf Khusus Presiden  asal Papua Lenis Kogoya, menduga penyebabnya tak lain kurangnya kontrol  pengunaan dana dan jarangnya  para bupati melihat kondisi warga di pedalaman. Selain  sulitnya akses ke lokasi , mereka lebih memilih tinggal di kota besar. Selain itu, minimnya  pengawasan dari pemerintah pusat terhadap kinerja bupati.https://youtu.be/uxZMS_Ckkms“Papua punya dana Otonomi khusus, turu  triliunan rupiah, seharusnya pemerintah (provinsi), khususnya pemerintah kabupaten tahu masalah  keadaan gizi buruk itu?” Ujar Lenis Kogoya usai Acara Natal Bersama para pengamen jalanan di Jakarta Senin (17/1)Menurut Kogoya, pemerintah pusat sebenarnya juga telah mempunyai program PKH (program Keluarga Harapan) yang didalamnya sudah termasuk  dana untuk perbaikan gizi. Dana tersebut ditransfer melalui bank dan bisa diambil melalui ATM. Namun, untuk memastikan masalah sebenarnya, Kogoya akan langsung terjun  ke Asmat Papua kamis(18/1).Menurut  RAPBN tahun 2017  pembagian dana otonomi khusus Provinsi Papua sebesar Rp 5,6 triliun dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp 2,4 triliun.  Dalam RAPBN tahun 2017, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat juga mendapatkan dana tambahan infrastruktur sebesar Rp 3,5 triliun dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus .Kejadian luar biasa terakhir atas kasus gizi buruk terjadi  pada 2011 lalu.  Agar tidak terulang lagi, Kogoya mengusulkan, segera disediakan alat transportasi berupa kapal untuk masuk wilayh pedalaman melalui sungai. Selain itu, kontrol  kemendagri  terhadap para bupati juga harus ditingkatkan, dan tidak perlu ragu memberikan sanksi.Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menerjunkan 39 tenaga kesehatan. Mereka nantinya akan melakukan pengobatan dan imunisasi untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut. Seementara Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto telah membentuk Satgas Kesehatan TNI KLB untuk membantu Kementerian Kesehatan RI, terdiri dari Puskes TNI, Puskesad, Diskesal dan Diskesau dalam rangka membantu warga Asmat yang terkena kejadian luar biasa wabah penyakit.