Antv – Hilirisasi adalah kebijakan utama pemerintah pusat yang harus didukung oleh semua pihak di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKP, Nurul Ichwan, pada Forum Bisnis dalam Rangka Promosi Investasi pada Sektor Hilirisasi di Provinsi Papua di Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, kemarin (23/7).
Forum yang juga dihadiri ratusan pengusaha di Papua dan tiga pembicara untuk sesi Diskusi Panel, yaitu Mohamad Faizal selaku Direktur Hilirisasi Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan Kementerian Investasi/BKPM, Solaiyen Murip Tabuni selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua, dan Ronald Antonio selaku Ketua Kadin Provinsi Papua.
Pada Sambutan dan Pembukaan, Nurul Ichwan menyampaikan program hilirisasi akan membuka peluang lebih besar bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi. Pengelolaan sumber daya yang efektif akan meningkatkan nilai produk, yang akan mendatangkan lebih banyak pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Papua.
Pada sesi berikutnya yaitu Diskusi Panel yang dimoderatori Saribua Siahaan, Direktur Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik Kementerian Investasi/BKPM.
Diskusi diawali dengan paparan dari Mohamad Faizal yang berjudul “Strategi Mendorong Investasi pada Sektor Hilirisasi di Provinsi Papua”.
Dalam paparannya, beliau menyampaikan bahwa Realisasi Investasi tahun 2023–2024 berdasarkan wilayah yang dimana pada tahun 2023 mencapai total 1418,9 Triliun, sedangkan pada tahun 2024 realisasi investasinya mencapai 401,5 Triliun. Selain itu, disampaikan juga mengenai beberapa realisasi investasi tahun 2023–2024 berdasarkan Provinsi, Provinsi Papua, dan Berbagai Sektor.
Selain itu, Faizal juga membahas megenai peta jalan hilirisasi investasi strategis pada tahun 2022 dan 2023 yang dimana memiliki 8 Sektor Prioritas seperti mineral, batubara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan serta cadangan tembaga nasional terhadap dunia, cadangan gas bumi nasional, dan produksi sumber daya rumput laut dan diakhiri dengan menyampaikan beberapa strategi untuk mendorong investasi hilirisasi di Papua seperti Targeted Promotion, Skilled Workforce, Innovation, Industrial, Financing, Incentives.
Sementara itu, Solaiyen juga memberikan paparan yang berbeda dengan judul “Dukungan Pemerintah Daerah dalam Mendorong Investasi pada Sektor Hilirisasi di Provinsi Papua”.
Ia menyampaikan bahwa dinas mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Solaiyen juga membeberkan fungsi dari dinas pada bidang energi dan sumber daya mineral, beberapa contoh produk hilirisasi di Provinsi Papua dari berbagai sektor (Perkebunan, Pertanian, Perikanan), dan juga beberapa dukungan Pemda provinsi dari aspek Perizinan Berusaha terhadap pelaku usaha sektor hilir, dukungan pemda provinsi dari aspek Promosi, serta dukungan sarana dan prasarana seperti bantuan paket motor tempel Kabupaten Jayapura, paket Aquatek di Kabupaten Jayapura, jembatan penghubung Kota Jayapura ke Kabupaten Keerom dan masih banyak lagi.
Sebelum paparan selesai, Solaiyen menyampaikan bahwa terdapat keuntungan apabila ada hilirisasi di Papua seperti Membuka peluang bagi pemberdayaan ekonomi lokal di Papua, Menciptakan permintaan akan berbagai keterampilan dan tenaga kerja di Papua, dan Meningkatkan potensi untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi.
Sebagai penutup, Ronald Antonio menyampaikan paparan dengan judul “Kolaborasi Pelaku Usaha dan Pemerintah dalam Meningkatkan Investasi pada Sektor Hilirisasi di Provinsi Papua”.
Ia membahas mengenai manfaat hilirisasi di Papua, beberapa tantangan yang dihadapi Papua dalam hilirisasi, dan empat Strategi dalam menjalankan Kolaborasi.
Menurut Ronald, kolaborasi antara pelaku usaha dan pemerintah merupakan kunci utama dalam upaya meningkatkan investasi pada sektor hilirisasi di Papua. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang mendukung, menyediakan insentif, dan membangun infrastruktur, sementara pelaku usaha harus berinvestasi dalam teknologi, inovasi, dan kemitraan strategis.
Melalui strategi kolaborasi yang efektif, kita dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing produk lokal, dan mencapai stabilitas sosial. Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan potensi yang ada, kita dapat mencapai tujuan bersama yaitu pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Oleh karena itu, mari kita ambil langkah konkret untuk mewujudkan visi ini Bersama,” Ujar Ronald.(*)