Puspenpol: Preferensi Politik Kini Ditentukan Oleh FYP Tiktok, Gibran Mendominasi Debat Cawapres

Puspenpol: Preferensi Politik Kini Ditentukan Oleh FYP Tiktok, Gibran Mendominasi Debat Cawapres (Foto : Istimewa)

Antv – Media sosial telah lama menjadi sumber utama bagi masyarakat dalam menentukan preferensi politik. Namun, kini telah terjadi pergeseran signifikan sumber preferensi di sosial media yang mayoritas di dominasi TikTok dibandingkan platform lain seperti X (Twitter).

Survei Indikator Politik pada akhir 2023 tepatnya periode 23-24 Desember menunjukkan hanya sebagian kecil, yakni 6,7%, calon pemilih yang masih bergantung pada X sebagai sumber referensi politik mereka. Sementara itu, TikTok telah berkembang menjadi media sosial mayoritas yang diakses oleh berbagai kalangan.

Adrian Zakhary, selaku Direktur Strategi Pusat Penerangan Politik (Puspenpol), menyoroti bahwa X (Twitter) saat ini lebih banyak digunakan oleh netizen senior yang cenderung konvensional dengan fokus pada isu sosial dan politik.

“Kita bisa melihat riuh di X (Twitter) hanya menyasar netizen lama atau senior yang lebih konvensional dan memiliki kepentingan sosial atau politik. Mereka asyik bermain dengan warga X yang terkesan itu-itu saja. Sayangnya banyak media nasional, homeless media, dan tokoh prominent yang masih mengutip X karena sudah tersedia secara publik alat ukur; monitoring, serta analisis secara gratis dan terjangkau,” kata Adrian Zakhary pada Selasa (23/01/2024).

Adrian juga menambahkan bahwa banyak Masyarakat memang masih melihat trending topic dan Keyword populer di Twitter atau X sebagai acuan pemberitaan utama. Padahal akun yang membentuk obrolan sebenarnya belum tentu akun asli yang dikelola manusia, melainkan melalui bot dan proxy.

Berdasarkan data Statista, X berada di urutan ke-12 secara global, namun di Indonesia, platform ini masih menarik 18,5 juta pengguna aktif dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pengguna terbesar ke lima di dunia.

Sebaliknya, TikTok, yang sebelumnya dianggap sebagai platform alternatif dan hiburan, kini telah meraih posisi teratas. Menurut data dari We Are Social per November 2023, TikTok memiliki 106 juta pengguna aktif di Indonesia, menjadikannya platform dengan pengguna terbanyak kedua di dunia setelah Amerika Serikat.

Adrian menekankan bahwa TikTok kini layak dianggap sebagai referensi politik yang berpengaruh di tanah air. Hal ini dibuktikan dari dominasi Gibran Rakabuming Raka dalam debat keempat Pilpres, di mana konten TikToknya mencapai 28,3 juta views dan 3 juta likes dalam 24 jam.

“Gibran Rakabuming Raka sangat unggul di TikTok di antara semua cawapres. Video FYP atau viral didominasi oleh Gibran, baik saat debat berlangsung maupun setelah debat. Satu konten tertinggi ‘Mas Gibran MVP lagi’ yang menggabungkan gaya-gaya unik Cawapres 02 dalam memberikan pertanyaan dan mengkritik lawan debatnya. Dalam waktu 24 jam dari debat, sudah mencapai 28,3 juta views dengan 3 juta likes dan dipenuhi lebih dari 64 ribu komentar,” tambahnya.


Menariknya, algoritma TikTok yang berbeda dari X membuat platform ini lebih menarik bagi kreator konten baru. For You Page (FYP) di TikTok tidak mengharuskan pengguna memiliki banyak pengikut untuk menjadi viral, berbeda dengan X yang lebih fokus pada volume hashtag dan kata kunci.

Puspenpol telah mengamati dan menganalisis dinamika politik yang terjadi di TikTok selama dua tahun terakhir. Dengan penetrasi internet di Indonesia yang mencapai 78,19% menurut survei APJII tahun 2023, media sosial, khususnya TikTok, menjadi faktor penting dalam politik.

"FYP di TikTok akan menjadi The News Game Changer dari Politik Indonesia masa kini. Kita bisa lihat dari sekarang, para politisi berlomba merebut hati warga TikTok, Tanggal 14 Februari 2024 kita juga bisa buktikan sendiri bagaimana Paslon atau Kandidat yang bisa unggul di TikTok bisa menjadi Pemenang dalam Pemilu, baik Pilpres maupun Pileg. Biar sejarah yang membuktikannya," tandasnya.

Berkaca dari hal tersebut maka TikTok semakin relevan sebagai sosial media yang menjadi preferensi dalam menentukan pilihan politik masyarakat menggantikan X.