Antv – Alam Ganjar, satu-satunya anak dari calon presiden (CAPRES) Ganjar Pranowo, kembali menjadi perhatian masyarakat dan pengamat politik. Saat diwawancarai oleh Grace Tahir dalam saluran YouTube pribadinya, Alam Ganjar memberikan tanggapannya tentang politik dinasti.
Wawancara tersebut berlangsung selama sekitar 30 menit, dan fokusnya adalah diskusi mengenai politik dinasti di Indonesia, terutama dalam menghadapi pemilihan umum pada tahun 2024.
Alam Ganjar berpendapat bahwa isu politik dinasti bukanlah masalah selama praktik politik dinasti tersebut berjalan dengan benar dan efektif. Ia menyoroti contoh politik dinasti dari keluarga Kennedy dan Bush di Amerika Serikat yang jarang diperdebatkan oleh media dan masyarakat sebagai contoh politik dinasti.
Menurut Alam, permasalahan timbul ketika politik dinasti tidak memberikan hasil yang baik. Dia menekankan bahwa yang salah adalah jika proses-proses politik tersebut dijalankan dengan tidak benar.
Dalam konteks ini, ia merujuk pada video yang diunggah di saluran YouTube dengan nama pengguna "gt.bodyshot" pada Jumat, 27 Oktober 2023.
Alam juga menegaskan bahwa semua orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik. Dia memberikan contoh langsung, bahwa jika dia,
sebagai anak dari calon presiden (CAPRES) Ganjar, ikut berkecimpung dalam politik, ia dan ayahnya akan dicap sebagai pelaku politik dinasti. Alam menekankan bahwa ia tidak dapat memilih dalam kondisi tersebut karena ia lahir sebagai anak seorang politisi.
Kontroversi seputar politik dinasti muncul kembali saat Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden.
Hasil survei Indikator yang dilakukan pada tanggal 16 hingga 20 Oktober 2023, dengan melibatkan 2.567 responden, menunjukkan keprihatinan masyarakat Indonesia terhadap fenomena politik dinasti.
Dalam survei tersebut, responden diminta untuk menilai tingkat kekhawatiran mereka terkait politik dinasti di Indonesia, apakah sangat mengkhawatirkan, cukup mengkhawatirkan, biasa-biasa saja, tidak terlalu mengkhawatirkan, atau sama sekali tidak mengkhawatirkan.
Hasilnya, sekitar 47,6 persen responden mengakui tingkat kekhawatiran yang cukup atau sangat tinggi. Sebanyak 14,6 persen responden menyatakan bahwa mereka sangat mengkhawatirkan, sementara 33 persen lainnya mengatakan cukup mengkhawatirkan.
Di sisi lain, ada sekitar 33,7 persen responden yang merasa biasa-biasa saja tentang isu politik dinasti, sedangkan 5,9 persen responden menganggap tidak terlalu mengkhawatirkan, dan 1,6 persen responden mengklaim bahwa mereka sama sekali tidak mengkhawatirkan isu tersebut.
Apa Itu Politik Dinasti
Politik dinasti merujuk pada praktik di mana keluarga atau anggota keluarga tertentu secara berurutan atau berkala menduduki jabatan politik atau pemerintahan.
Dalam konteks politik dinasti, satu keluarga seringkali memiliki kendali atau pengaruh kuat dalam politik suatu negara atau wilayah tertentu.
Anggota keluarga yang berkuasa akan berusaha untuk mewariskan jabatan atau kekuasaan politiknya kepada anggota keluarga lain, seperti anak, saudara, atau kerabat dekat.
Dan Politik dinasti seringkali menghasilkan monopoli kekuasaan di mana keluarga tertentu mendominasi semua aspek pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif, atau yudikatif.
Akibatnya Anggota keluarga yang menduduki jabatan politik mungkin akan berpindah-pindah jabatan atau posisi dalam pemerintahan untuk mempertahankan kendali atas kekuasaan.
Dan Politik dinasti seringkali menjadi subjek kritik dan kontroversi, terutama jika keluarga tersebut terlibat dalam tindakan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemberian pekerjaan publik kepada anggota keluarga mereka.
Tidak semua politik dinasti memiliki konotasi negatif, dan dalam beberapa kasus, keluarga yang aktif di politik dinasti telah membuktikan diri dengan kinerja yang baik dalam pemerintahan.
Namun, praktik politik dinasti sering kali menimbulkan keprihatinan terkait dengan ketidaksetaraan, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem politik.