Antv – Presiden Joko Widodo mengomentari konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, terkait persoalan adanya pengosongan lahan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, menurutnya komunikasi yang kurang baik jadi penyebab terjadinya konflik.
Presiden menambahkan bahwa konflik yang terjadi antara aparat keamanan dan warga Rempang itu tidak seharusnya terjadi, jika warga setempat diajak bicara dan diberi solusi atas rencana pengembangan proyek Rempang Eco City oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.
"Karena di sana sebenarnya sudah ada kesempatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya menjadi masalah," kata Jokowi ketika ditemui di sela-sela kunjungannya ke Pasar Kranggot, Cilegon, Banten, Selasa, 12 September 2023.
Presiden kemudian menugaskan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk memberikan penjelasan langsung kepada warga Rempang terkait pelaksanaan proyek investasi tersebut.
Dikutip dari laman BP Batam, Rempang Eco City merupakan salah satu proyek yang terdaftar dalam Program Strategis Nasional 2023 yang pembangunannya diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus.
Proyek Rempang Eco City merupakan kawasan industri, perdagangan, hingga wisata terintegrasi yang ditujukan untuk mendorong daya saing dengan Singapura dan Malaysia.
Proyek tersebut akan digarap oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) dengan target investasi mencapai Rp381 triliun pada 2080. PT MEG merupakan rekan BP Batam dan Pemkot Batam.
Merespon hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, ungkap kisruh Pulau Rempang karena salah pendekatan.
Pasalnya, saat Luhut Binsar Pandjaitan menangani pembebasan tanah di Pulau Rempang, tidak pernah mengalami masalah atau konflik sedikit pun.
"Selama saya yang menangani banyak pembebasan tanah di Pulau Rempang tidak ada masalah," kata dia, saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Selasa 19 September 2023 dikutip dari tvonenews.com.
Menurutnya, konflik yang saat terjadi saat penggusuran di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, ada yang salah dengan pendekatan yang dilakukan.
"Ya Rempang itu mungkin ya sekarang lagi mau slow down. Saya pikir mungkin approach atau pendekatannya kemarin belum pas," jelas dia.
Menurut Luhut, dalam menangani masalah pembebasan tanah perlu dilakukan justifikasi yang lebih mendalam. Seperti umumnya penduduk di Pulau Rempang ingin apa jika tanah mereka digusur.
"Karena kalau harusnya justifikasi, rakyat itu pada umumnya mau, tidak ada masalah. Karena kalau mereka direlokasi ada yang mau dikasih rumah, dengan pekerjaan, sekolah, dan sebagainya. Dan juga ada yang uang atau cash saja," ungkapnya.
Lebih jauh, Luhut menilai dalam upaya pembebasan tanah tentu tidak luput dari oknum provokator. Pihak yang mengadu-dombakan antara rakyat yang digusur dan pemerintah.
"Kemudian yang provokator pasti ada, itu perlu dipisah-pisahkan. Jadi saya kira tidak ada masalah," tandasnya.