Namun, pemerintah mengklaim bahwa UU Cipta Kerja akan membuka peluang investasi baru dan meningkatkan lapangan kerja di Indonesia.
Partai Demokrat adalah salah satu partai politik di Indonesia yang tergabung dalam koalisi oposisi.
Partai Demokrat menjadi salah satu partai yang mengkritik dan menentang UU Cipta Kerja karena dianggap merugikan pekerja dan buruh.
Beberapa poin dalam UU Cipta Kerja yang menjadi sorotan Partai Demokrat adalah penghapusan upah minimum provinsi, liberalisasi ketenagakerjaan, dan peningkatan durasi kontrak kerja.
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Umum DPP Angkatan Muda Partai Demokrat (AMPD) Andi Dian Putra menilai bahwa UU Cipta Kerja disahkan tanpa melalui proses yang transparan dan partisipatif, serta tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat.
"Jelas UU Cipta Kerja tidak transparan dan merugikan sejumlah pihak apalagi masyarakat dan buruh karena hak hak mereka diabaikan," ujar Andi kepada redaksi ANTVklik.com saat dihubungi Selasa, 21 Maret 2023.
Bang Andi sapaan akrabnya itu juga meminta agar pemerintah melakukan revisi terhadap UU Cipta Kerja untuk menjamin hak-hak pekerja dan buruh serta masyarakat Indonesia secara umum.