Saat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar sidang paripurna, sejumlah spanduk yang mengatas namakan karyawan dan karyawati RRI bertebaran. Isi spanduk yang terpasang di pagar gedung Parlemen DPR/MPR Senayan itu mengecam Dirut LPP RRI M. Rohanudin.Bunyi spanduk tersebut di antaranya "Selamatkan RRI dari Nepotisme Dirut RRI (Istri, Anak & Mantu)", "Bebaskan Karyawan RRI dari Ketakutan atas Pimpinan Otoriter dan Sadis", "Selamatkan RRI dari sifat arogansi, pendendam, pecah belah dan penggunaan kekuasaan oleh M. Rohanudin, Dirut RRI" dan "Dewas jangan takut Pecat Dirut". Keberadaan spanduk-spanduk itu diduga terkait pencalonan Dirut LPP RRI M. Rohanudin sebagai anggota Dewan Pengawas (Dewas) RRI yang dinilai tidak layak karena memiliki rekam jejak yang buruk selama menjabat sebagai Dirut LPP RRI.Hal itu seirama dengan pernyataan Irawan Ronodipoero, anak pendiri RRI Joesoef Ronodipoero, yang mengatakan telah terjadi disharmoni di tubuh RRI akibat kepemimpinan yang tidak baik."RRI itu aset bangsa. Dan ayah saya (Joesoef Ronodipoero) adalah pendiri RRI. Di masa perjuangan, misi utama RRI adalah sebagai alat perjuangan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," jelas Irawan.Semangat perjuangan itu, menurut Irawan, seharusnya masih terus dilestarikan oleh RRI. Karena cikal bakal kemerdekaan dimulai dari RRI yang menyiarkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke penjuru tanah air dan seantero negeri."Tapi, bagaimana bisa mewujudkan misi idealnya sejak zaman perjuangan dulu, kalau di internal RRI sendiri telah terjadi disharmoni karena pola leadership yang dibangun oleh Dirutnya sehingga menyebabkan banyak konflik di mana-mana. Ditambah lagi, Dirut RRI tidak paham sejarah kebangsaan yang utuh," ungkap Irawan yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.Apalagi, menurut Irawan, juga tersiar kabar tentang adanya praktik nepotisme yang dilakukan oleh Dirut RRI dengan memasukan istri, anak menantunya ke RRI."KKN itu sudah jelas tidak baik. Sejauh punya kompetensi, tidak masalah. Yang jadi persoalan, memasukkan keluarga tapi tidak punya kapasitas," tegas Irawan.Selanjutnya Irawan menjelaskan, cara seperti itu sudah masuk kategori penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi."Itu juga sudah tidak benar. Seperti kabar yang beredar, Dirut membuat buku dan stasiun RRI di sejumlah daerah 'diwajibkan' untuk membeli. Kalau isi bukunya murni tentang RRI tidak masalah. Tapi ini kan bukan,' ulas Irawan.Untuk itu, Irawan meminta, Komisi I DPR RI untuk mencari calon Dewas yang terbaik. Bukan sosok yang banyak konflik dan berjiwa otoriter sehingga banyak menimbulkan masalah."Cari orang yang baik, punya kapasitas dan integritas, punya wawasan sejarah kebangsaan yang baik, memiliki pola kepemimpinan yang demokratis, tidak menyalahgunakan kekuasaan, tentu yang terakhir memiliki karakter kepribadian yang bisa dicontoh dengan baik oleh jajarannya," pungkas Irawan.Sementara itu, sampai berita ini dibuat, Ketua Dewas Lembaga Penyiaran Publik RRI belum bisa dihubungi.
