Diambil Alih, Pemerintah Buka Beberapa Opsi Pengelolaan TMII

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) telah mengambil alih pengelolaan pakai kawasan komersial Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Namun usai pengelolaan itu ditarik, pemerintah telah membentuk tim transisi. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama mengatakan, ada beberapa opsi yang akan diambil terkait siapa pengelola TMII ke depannya.Menurutnya, bisa jadi pemerintah membentuk Badan Layanan Usaha (BLU) seperti yang sudah dilakukan pada kawasan milik Sekretaris Negara sebelumnya atau dengan skema lain."Dimungkinkan BLU, dioperasikan pihak lain atau kerja sama pemanfaatan," kata Setya saat dihubungi, Rabu (7/4/2021), dikutip dari viva.co.id.Ia mengatakan, opsi lain yang kemungkinan memang terbuka adalah kerja sama pemanfaatan. Nah untuk opsi tersebut, hingga saat ini belum diputuskan."Kemungkinan besar kerja sama pemanfaatan," ujarnya.Diketahui sebelumnya, TMII merupakan aset negara di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Selama 44 tahun terakhir dikelola oleh Yayasan Harapan Kita. Luas lahan TMII mencapai 146,7 hektare dan berlokasi di kawasan strategis Jakarta Timur.Kementerian Sekretariat Negara mencatat nilai aset dari lahan TMII tersebut, menurut perhitungan revaluasi aset pada 2018 mencapai Rp20 triliun.Sembari berjalan, Kementerian juga membentuk tim transisi mengawal pemindahan pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita. TMII akan dikelola agar dapat mengoptimalkan manfaat bagi masyarakat luas dan berikan kontribusi bagi negara."Dengan aset yang begitu luas, besar dan strategis, dan selama ini banyak juga didukung oleh banyak kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN, ini akan dikelola dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan kontribusi bagi negara, terutama kontribusi keuangan," ujarnya.Adapun Yayasan Harapan Kita sendiri diduduki oleh beberapa anak mantan Presiden Soeharto, yaitu sebagai pembina adalah Soehardjo, Bambang Trihatmodjo. Lalu diketuai oleh Hj. Siti Hardiyanti Indra Rukmana (Anak pertama Soeharto).