Rusia Batalkan Rencana Blokir Twitter Tapi Jaringan Tetap Dibikin Lemot

Rusia hari Senin (5/4) membatalkan ancamannya untuk memblokir Twitter di dalam negeri tetapi mengatakan akan terus memperlamban situs media sosial itu hingga pertengahan Mei. Langkah itu dilakukan setelah pengawas media pemerintah, Roskomnazdor, mengatakan Twitter sudah lebih cepat dalam menghapus konten yang dilarang. Badan pengawas itu sebelumnya mengatakan Twitter gagal menghapus konten yang mendorong bunuh diri anak, pornografi, dan konten tentang penggunaan narkoba.Roskomnazdor dalam sebuah pernyataan mengatakan pihaknya mempertimbangkan "keputusan Twitter pertama untuk mengubah prinsip dan kecepatan layanan moderasinya sendiri di Rusia, dan menghapus sebagian besar konten terlarang."Meski begitu, badan pengawas itu mengatakan Twitter membutuhkan rata-rata 81 jam untuk menghapus konten yang diberi peringatan. Hukum Rusia mewajibkan konten tersebut dihapus dalam waktu 24 jam setelah pemberitahuan.Twitter sekarang memiliki waktu hingga 15 Mei untuk "mematuhi sepenuhnya" hukum Rusia, kata badan itu.Roskomnazdor pada 10 Maret mengumumkan akan memperlambat Twitter dan mengancam pemblokiran sepenuhnya.Twitter mengatakan telah melakukan kontak dengan RoskomnazdorDalam pernyataan Twitter mengatakan, "Diskusi yang produktif mengenai bagaimana kedua pihak bisa bekerja sama untuk memastikan laporan konten ilegal ditangani dengan cepat."Twitter menyatakan memiliki kebijakan tanpa toleransi untuk eksploitasi anak, dan konten yang mendorong bunuh diri serta perilaku yang melanggar hukum.Selain konten yang berpotensi berbahaya, pejabat Rusia mengecam peran media sosial dalam memicu protes. Pada Januari, puluhan ribu warga Rusia berpartisipasi dalam protes yang menyerukan pembebasan pemimpin oposisi Alexey Navalny yang dipenjara.Para pejabat mengatakan platform media sosial digunakan untuk mendorong anak-anak berpartisipasi dalam demonstrasi.Pemerintah Rusia selama bertahun-tahun telah mengancam akan menutup Twitter dan Facebook tetapi tidak pernah menindaklanjutinya. VOA Indonesia