Thailand Bantah Usir Pengungsi Myanmar, Tapi Dilarang Lintasi Perbatasan

Pihak berwenang Thailand pada hari Senin membantah telah memaksa kembali lebih dari 2.000 pengungsi yang melarikan diri dari serangan udara di Myanmar, tetapi seorang pejabat setempat mengatakan itu adalah kebijakan pemerintah bagi tentara untuk memblokir mereka di perbatasan dan menolak akses ke kelompok bantuan luar. Ribuan orang melarikan diri dari Myanmar selama akhir pekan setelah jet tempur menyerang desa-desa di dekat perbatasan yang dikuasai oleh pasukan dari kelompok etnis Karen yang telah menyerang sebuah pos militer setelah kudeta 1 Februari oleh tentara Myanmar. Mark Farmaner, kepala Kampanye Burma Inggris, mengatakan kepada Reuters bahwa ribuan orang telah dipaksa untuk kembali ke kamp pengungsian Ee Thu Hta di sisi perbatasan Myanmar. Kelompok aktivis lain memberi jumlah 2.009 orang. Video yang direkam oleh seorang penduduk desa Karen dan ditayangkan oleh Reuters menunjukkan para pengungsi naik perahu di bawah pengawasan tentara Thailand. “Lihat, tentara Thailand menyuruh penduduk desa untuk kembali. Di sini, melihat orang tua harus kembali. Lihat di sana, ada banyak tentara Thailand, ”seorang penduduk desa Karen terdengar berkata. Pihak berwenang menghentikan wartawan Reuters mengakses daerah tersebut. Thichai Jindaluang, gubernur provinsi Mae Hong Son Thailand, mengatakan kepada wartawan bahwa pengungsi tidak didorong mundur. Mereka berada di tempat yang aman di pinggiran perbatasan di distrik Mae Sariang dan Sop Moei, lapor media pemerintah. "Pihak berwenang Thailand akan terus menjaga mereka yang berada di pihak Thailand sambil menilai situasi yang berkembang dan kebutuhan di lapangan," kata juru bicara kementerian luar negeri Tanee Sangrat dalam sebuah pernyataan, juga mengatakan laporan bahwa Karens telah didorong kembali tidak akurat. Tidak Diusir, Tapi “Diblokir” Tetapi Sangkhom Khadchiangsaen, kepala Distrik Mae Sariang, mengatakan dalam pertemuan lokal bahwa mereka yang melarikan diri harus diblokir. “Semua lembaga harus mengikuti kebijakan Dewan Keamanan Nasional yang mana kita perlu memblokir mereka yang melarikan diri dan menjaga mereka di sepanjang perbatasan,” katanya, mengacu pada badan koordinasi keamanan pemerintah. “Militer memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola situasi di lapangan dan kita tidak boleh mengizinkan pejabat dari UNHCR (Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi), LSM atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan kontak dan komunikasi langsung. Ini benar-benar dilarang. " Tanee mengatakan kepada Reuters bahwa dia tidak berkomentar lebih lanjut tentang apa yang dikatakan pejabat setempat itu. UNHCR tidak segera menanggapi permintaan komentar. Kelompok hak asasi manusia dan European Karen Network, kelompok pendukung berbasis asing, mengkritik pemerintah Thailand. “Tindakan tak berperasaan dan ilegal di Thailand harus dihentikan sekarang,” kata Sunai Phasuk, peneliti senior Thailand untuk Human Rights Watch. Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha mengatakan sebelumnya pada hari Senin bahwa pemerintah siap menerima pengungsi dan menolak klaim bahwa Thailand mendukung junta Myanmar. Pasukan keamanan Myanmar telah menewaskan sedikitnya 459 orang sejak perebutan kekuasaan karena berupaya untuk menghancurkan protes massa, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik. Tentara, yang telah berperang selama puluhan tahun melawan kelompok-kelompok etnis bersenjata, melakukan kudeta dengan mengatakan bahwa pemilihan November yang dimenangkan oleh partai pemenang Nobel Aung San Suu Kyi adalah curang, sebuah pernyataan yang dibantah oleh komisi pemilihan. Reuters