Kepala BNPB Berharap Anggaran Penanggulangan Bencana Ditambah

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan tren bencana di Indonesia terus meningkat setiap tahun sehingga dia berharap anggaran untuk penanggulangan bencana bisa ditambah. Doni Monardo mengatakan dengan tren kejadian bencana yang terus meningkat setiap tahun dan anggaran rutin BNPB yang cenderung menurun, tercapai kesenjangan yang cukup besar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas."Kejadian bencana menunjukkan tren meningkat secara signifikan, tetapi anggaran rutin BNPB setiap tahun cenderung menurun. Rata-rata penurunannya 22,08 persen setiap tahun," kata Doni, saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Selasa (16/3/2021).Pada 2015, pagu anggaran BNPB tercatat Rp1,661 triliun, kemudian menjadi Rp1,653 triliun pada 2016, Rp1,084 triliun pada 2017, Rp 748 miliar pada 2018, Rp614 miliar pada 2019, Rp430 miliar pada 2020, dan Rp481 miliar pada 2021.Sementara itu, tren kejadian bencana mengalami peningkatan setiap tahun. Hanya pada 2020 saja terjadi penurunan menjadi 2.991 kejadian bencana dari 3.814 kejadian bencana pada 2019."Namun, muncul kejadian bencana nonalam pada 2020, yaitu pandemi COVID-19 yang dinyatakan sebagai bencana nasional," tutur Doni, dikutip dari Antara.Sedangkan hingga pertengahan Maret 2021, terdapat 818 kejadian bencana yang didominasi bencana hidrometeorologi berupa banjir, kemudian diikuti puting beliung dan tanah longsor.Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengatakan pihaknya tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, termasuk di dalamnya tentang alokasi anggaran penanggulangan bencana."Komisi VIII mengusulkan agar terdapat dana siap pakai penanggulangan bencana paling sedikit dua persen dari APBN dan APBD. Selain itu, juga tentang dana abadi penanggulangan bencana sehingga dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat," katanya.Yandri mengatakan Komisi VIII DPR meminta pemerintah melalui Kementerian Sosial, BNPB, dan Kementerian Keuangan untuk mengkaji kewajiban penganggaran dua persen dalam APBN dan APBD untuk penanggulangan bencana tersebut.