Heboh Kudeta Partai Demokrat oleh Pejabat Pemerintah, Ini Kata AHY

Heboh kudeta Partai Demokrat, sang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pihaknya telah mengetahui sejak sebulan lalu terkait kudeta partai yang dipimpinnya. AHY mengaku sudah mengetahui masalah gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilan kepemimpinan partai Demokrat secara 'paksa'."Sebenarnya, kami sudah mencium gejala ini, sejak satu bulan yang lalu. Pada awalnya, kami menganggap persoalan ini hanyalah masalah kecil saja. Urusan internal belaka. Tetapi sejak adanya laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar kekuasaan, yang masuk secara beruntun pada minggu yang lalu. Maka kami melakukan penyelidikan secara mendalam," kata AHY dalam konferensi pers lewat commanders call, Senin (1/2/2021).Namun, AHY menjelaskan jika pihaknya dari awal tidak langsung percaya ketika para pelapor menyebut nama tokoh.Seperti dikutip dari rri.co.id, tokoh itu , yang berencana untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat."Kami tidak begitu saja percaya ketika para pelapor menyebut nama tokoh, yang berencana untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat itu. Mengingat posisi yang sedang ia emban saat ini dan faktor latar belakangnya," jelasnya.Ia mengatakan untuk saat ini pihaknya sudah mendapatkan kesaksian lebih dari 8 saksi. AHY menyebut akan terus tegas mempertahankan kedaulatan kehormatan partai Demokrat."Lebih dari 8 saksi ini mengatakan bahwa telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu. Dan mendengar secara langsung pula rencana-rencana seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya," jelas AHY kembali."Dengan tengah dilaksanakannya gerakan untuk pengambil-alihan secara “paksa” kepemimpinan Partai Demokrat tersebut. Kami tentu akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami," lanjutnya.AHY yakin jika tidak ada satu pun pemimpin partai politik yang rela diambil alih kekuasaannya secara inkonstitusional, oleh pihak manapun.Dalam upaya mempertahankan apa yang pihaknya miliki tersebut, pihaknya akan menempuh dengan mengindahkan konstitusi dan undang-undang. Termasuk pranata hukum serta ikhtiar politik, yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan, moral dan etika.