Kasus Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Utomo Divonis 3 Tahun Penjara

Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis penjara 3 tahun terhadap Brigjen Prasetijo Utomo, terkait kasus pelarian Djoko Tjandra. Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Kakorwas PPNS) Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo divonis 3 tahun penjara karena terbukti melakukan pemalsuan surat, membiarkan terpidana melarikan diri dan menghalang-halangi penyidikan perkara Djoko Tjandra. "Memutuskan, menyatakan terdakwa Prasetijo Utomo terbukti melakukan tindak pidana menyuruh melakukan pemalsuan surat secara berlanjut,” kata Ketua Majelis Hakim M. Siradj saat sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (22/12/2020), seperti dilansir dari Antara. “Membiarkan orang yang dirampas kemerdekaannya melarikan diri dan bersama-bersama melakukan tindak pidana menghalangi-halangi penyidikan dan menghancurkan barang bukti yang digunakan dalam penyidikan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Prasetijo Utomo dengan pidana penjara selama 3 tahun," tambahnya. Vonis tersebut lebih berat daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang meminta agar Prasetijo Utomo divonis 2,5 tahun penjara. "Hal yang memberatkan, terdakwa telah menggunakan surat palsu tersebut sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 6 dan 8 Juni 2020," kata hakim Siradj. “Perbuatan terdakwa dapat membahayakan masyarakat karena tidak melakukan pemeriksaan kesehatan, terdakwa tidak merasa bersalah dan menyesali perbuatan, terdakwa sebagai Karo Korwas PPNS seharusnya bisa mengemban amanat," jelasnya. Adapun hal meringankan adalah Prasetijo berlaku sopan di persidangan dan sudah 30 tahun mengabdi sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. Vonis tersebut berdasarkan dakwaan 263 Ayat (1) KUHP dan Pasal 426 KUHP dan Pasal 221 Ayat (1) ke-2 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Dalam perkara ini, Prasetijo didakwa bersama-sama dengan terpidana perkara pengalihan cessie Bank Bali yang jadi buron sejak 2009, Djoko Tjandra dan penasihat hukumnya Anita Kolopaking Dalam dakwaan disebutkan bahwa Prasetijo memerintahkan Kompol Dody Jaya selaku Kaur TU Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri membuat surat jalan palsu Djoko Tjandra dengan mencantumkan keperluan diganti menjadi monitoring pandemi di Pontianak dan wilayah sekitarnya. Padahal, Djoko Tjandra adalah terpidana kasus cessie Bank Bali berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung 11 Juni 2009 yang dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun dan denda Rp15 juta subsider 3 bulan. Namun, dia melarikan diri sehingga sejak 17 Juni 2009 ditetapkan status buron dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Direktorat Jenderal Imigrasi dan daftar Interpol Red Notice. Penjemputan dilakukan dari Pontianak ke Jakarta pada tanggal 6 dan 8 Juni 2020. Prasetijo lalu mengatakan kepada anak buahnya Jhoni Andijanto ikut menjemput Djoko Tjandra. Prasetijo lalu mengatakan kepada Jhoni, "Jhon... surat-surat kemarin disimpan di mana? Dan dijawab 'ada sama saya jenderal....' Lalu Prasetijo mengatakan 'bakar semua!" Jhony lalu mengambil surat jalan, surat keterangan pemeriksaan covid-19 dan surat rekomendasi kesehatan atas nama Prasetijo Utomo, Anita Dewi Kolopaking dan Djoko Tjandra yang disimpannya kemudian membakar surat-surat tersebut. Setelah selesai membakar, Jhony mendokumentasikannya dan melaporkan langsung kepada Prasetijo. Setelah melihat foto yang tersimpan di telepon seluler Jhony Andrijanto, Prasetijo mengatakan,”HP jangan digunakan lagi.”  Sejak saat itu ponsel Samsung A70 warna putih maupun simcard-nya sudah tidak digunakan lagi dan disimpan di mobil. Antara