Relawan Jokowi Banten Minta Presiden Segera Bersih-Bersih dan Tegas Kepada Korupsi

Banyak pemberitaan tentang pembantu Presiden Jokowi yang berurusan dengan KPK itu menambah catatan panjang bukti kurang pengawasan presiden terhadap bawahannya. Saat rakyat menderita karena pandemi Covid-19 malah dipertontonkan oleh prilaku pembantu presiden yang tidak terpuji yang berurusan dengan KPK. Bahkan yang lebih miris adalah korupsi dana bansos . "Sudah seharunya Presiden Jokowi menindak siapa saja yang merugikan rakyat dengan tegas dan seberat-beratnya ,Jika Jokowi tidak dapat menegakan hukum dengan seadil-adilnya maka pemerintahan ini di anggap gagal, karena kalah oleh koruptor penjahat negara yang merugikan rakyat indonesia, jangan biarkan orang-orang yang bermain-main dengan uang rakyat dibiarkan begitu saja," ujar Mohamad Rohim dari Jaringan Kerja Rakyat Bersama Jokowi Banten. Ditambahkan, Jaringan Kerja Rakyat Bersama Jokowi Banten jugai mendukung penuh kerja-kerja KPK untuk bekerja membersihkan penjahat negara yang merugikan uang rakyat. "Saya sangat berharap kepada KPK untuk terus mengusut dana bansos ini sampai ke daerah-daerah kalo pimpinanya bisa begitu tidak menutup kemungkinan dengan bawahannya yang ada di daerah, kami rakyat bersama KPK ' kupas tuntas tangkap semua penjahat negara yang merugikan rakyat Indonesia jangan berikan ruang bagi penjahat," ujarnya. Menurut Jaringan Kerja Rakyat Bersama Jokowi Banten, sudah waktunya Jokowi menepati janji-janji kampanye yaitu kesejahtraan semata-mata hanya untuk rakyat Indonesia. "Kami berharap presiden Jokowi bekerja cepat dan datang langsung agar bisa mendengar melihat sehingga menemukan solusinya seperti Jokowi menjadi wlikota solo dan gubernur DKI, rakyat rindu Jokowi seperti dulu merakyat, Presiden Jokowi jangan takut terhadap penjahat yang merugikan uang rakyat sudah saatnya Jokowi tidak memberikan ruang bagi para koruptor ,mentri-mentri yang tidak bisa bekerja tendang keluar hanya membuat kapal karam, kami akan mendukung langkah presiden Jokowi selama itu untuk kepentingan rakyat," pungkasnya.