Wapres Minta Alur Birokrasi Memudahkan Pengambilan Keputusan dan Program

Kondisi pandemi Covid-19 menuntut perubahan cara kerja pada seluruh sektor kehidupan, salah satunya birokrasi. Perubahan tersebut diantaranya dengan menciptakan birokrasi yang sederhana dan responsif. Meski demikian harus memperhatikan manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, alur birokrasi harus memudahkan pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.“Alur birokrasi harus memudahkan pengambilan keputusan maupun pelaksanaan dari program secara tepat dan tepat,” tutur Wakil Presiden  Ma’ruf Amin pada acara Anugerah Aparatur Sipil Negara (ASN) 2020 melalui konferensi video di kediaman dinas Wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (14/12/2020).Lebih lanjut Wapres pun memaparkan, terdapat lima hal yang perlu diperhatikan dalam penyederhanaan birokrasi. Pertama, perlunya dukungan penuh dari para pimpinan kementerian, lembaga, dan daerah untuk menuntaskan penyederhanaan birokrasi secara tepat dan pasti. Kedua, kebijakan penghapusan jabatan struktural pada jabatan administrasi agar diikuti dengan perubahan atau penyesuaian proses bisnis penanganan pekerjaan. Ketiga, penataan struktur organisasi pada kementerian, lembaga, dan daerah harus sesuai dengan tugas, fungsi, dan kebutuhan sehingga tidak terjadi duplikasi. Keempat, tujuan utama penyederhanaan birokrasi bukan hanya pada peralihan jabatan saja, namun harus menjadi perubahan pola pikir terkait profesionalitas, kecepatan dan efisiensi kerja. Kelima, penyederhanaan birokrasi, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik harus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.Oleh karena itu, ASN memiliki posisi strategis sebagai pengawal sekaligus ujung tombak penyederhanaan birokrasi serta menjadi agen perubahan untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia yang mengantarkan Indonesia untuk mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain.“Posisi strategis ASN tersebut karena perannya sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang berwawasan kebangsaan, profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” urai wapres. Inovasi Pada kesempatan yang sama, Wapres juga menyampaikan tentang pentingnya inovasi. Untuk itu, ASN perlu berperan aktif dalam menggali gagasan baru, mencari model bisnis yang memiliki nilai tambah, dan mengelola cara kerja baru yang berkelanjutan. Sebab, hal tersebut merupakan modal dalam memenangkan kompetisi di dunia kerja.“Dalam alam kompetisi yang ketat, hanya birokrasi dan ASN yang bekerja secara inovatif yang akan mampu bersaing dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,”  tegas Wapres.“Inovasi harus memberikan kemudahan, kecepatan, dan keunggulan bagi pengguna layanan, pelaku usaha, dan tata kelola organisasi. Kapasitas inovasi birokrasi harus terus ditingkatkan, agar memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.Menutup sambutannya Wapres berpesan, agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai instansi yang menaungi ASN di seluruh Indonesia, untuk terus menjaga iklim yang kondusif bagi birokrasi dan ASN, serta menggali dan menemukan praktik-praktik terbaik yang selanjutnya dapat dijadikan standar kompetensi dan layanan yang dapat diaplikasikan secara regional maupun nasional.“Pusat-pusat keunggulan dan inovasi birokrasi harus terus dikembangkan untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia,” pesan Wapres.“Bekerja adalah suatu ibadah dan kehormatan, sekaligus amanah. Oleh karena itu mari kita laksanakan dengan sebaik mungkin dan dengan niat yang tulus,” pungkas Wapres.