Menteri Keuangan RI Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia Indonesia tahun depan tumbuh 5 persen. Begini strateginya. Dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Istana Negara, Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5 persen.Menurut Menkeu, diperkirakan APBN 2020 mengalami defisit 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekira Rp1.039 triliun.Menkeu berharap defisit yang sangat besar mampu menjadi kekuatan counter cyclical dari pelemahan ekonomi sehingga kontraksi ekonomi dapat diminimalkan pada kisaran minus 1,7 hingga minus 0,6 untuk tahun ini.Meski demikian, kata Sri Mulyani, efektifitas APBN dalam mengurangi dampak negatif pandemi sangat tergantung kepada pelaksanaannya yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas.Untuk itu koordinasi dan kolaborasi antara kementerian dan lembaga serta dengan pemerintah daerah sangat penting dan menentukan.Meski memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tingkat 5 persen, Menkeu mengimbau semua pihak waspada waspada karena risiko ketidakpastian masih tinggi.Menurutnya, keberhasilan dalam mengendalikan pandemi akan menjadi faktor penting di dalam menentukan akselerasi pemulihan ekonomi pada tahun 2021.
Fokus Anggaran
Oleh karena itu dari total belanja negara 2021 sebesar Rp2.750 triliun, difokuskan pada sejumlah hal.Pertama adalah untuk mendukung kelanjutan penanganan pandemi covid 19 melalui program pencegahan, penyebaran melalui penerapan disiplin kesehatan.Selain itu juga pelacakan, pengetesan dan perawatan pasien yang terjangkit Covid-19 juga menjadi prioritas anggaran.Berikutnya, anggaran pendidikan juga mendapat alokasi terbesar dengan Rp550 triliun atau 20 persen dari belanja negara.Ini ditujukan untuk mendukung reformasi pendidikan termasuk perekrutan 1 juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.Kemudian perlindungan sosial tetap menjadi prioritas dengan anggaran Rp408,8 triliun.Sedangkan belanja kementerian lembaga sebesar Rp1.032 triliun ditunjukkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional.Disebutkan, program prioritas untuk tahun 2021 meliputi pembangunan kawasan industri, pengembangan food estate, dukungan pariwisata, pembangunan infrastruktur dan program padat karya.APBN 2021 juga mendukung peningkatan infrastruktur dan peran teknologi informasi dan komunikasi atau ICT dan transformasi digital.Menurut Menkeu, dalam upaya pemulihan ekonomi, selain peran penting APBN, dukungan kebijakan moneter dan regulasi sektor keuangan, investasi, perdagangan dan kebijakan pemda sangat penting.Implementasi UU Cipta Kerja dan reformasi ekosistem logistik nasional diharapkan dapat mendorong investasi membuka kesempatan kerja. Selain itu juga dapat meningkatkan daya saing perekonomian indonesia.