Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto: Gerakan Separatisme Bisa dari Dunia Maya

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan, aksi separatisme saat ini sudah tidak hanya dilakukan dengan cara angkat senjata oleh kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Kelompok itu, lanjut Panglima, kini sudah memanfaatkan keterbukaan akses informasi dari dunia maya. Menurut Panglima TNI, media sosial merupakan salah satu ruang untuk melancarkan propaganda-propaganda gerakan separatisme yang bertujuan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa."Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mengakui bahwa media sosial telah dapat dimanfaatkan sebagai media propaganda, media perang urat syaraf," kata Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam keterangan tertulis, seperti dikutip dari laman VIVA, Sabtu (21/11/2020).Dia menambahkan, semua yang ada di dunia maya memiliki kelebihan berupa kecepatan dan jangkauan yang lebih cepat, lebih luas, dan lebih mudah. Akan tetapi, lanjut Panglima, perlu disadari juga bahwa dampak yang ditimbulkan di dunia maya, baik yang bersifat positif maupun negatif, ternyata dapat lebih masif bergerak cepat dari pada dunia fisik.Lebih jauh dia katakan, dunia maya saat ini digunakan sebagai media baru untuk perang informasi dengan target mempengaruhi psikologis lawan."Sekarang kita mengenal hastag, trending topic. Dahulu kita menyebutnya sebagai tema propaganda," tuturnya.Lebih jauh lagi Panglima TNI mengisahkan, dalam beberapa minggu terakhir, dunia maya di Indonesia diramaikan dengan beberapa isu yang cukup hangat. "Isu-isu tersebut bila kita lihat membuat masyarakat menjadi terkotak-kotak, terpolarisasi dan dibenturkan satu sama lain. Terdapat pula narasi yang membangun ketidakpercayaan kepada pemerintah dan tidak percaya kepada berbagai upaya pemerintah untuk kepentingan rakyat," jelasnya.Oleh karena itu, lanjut Panglima, diperlukan kesatuan pandangan dan persepsi untuk mensinergikan keselarasan dalam tindakan, kebijakan dan rencana aksi yang utuh."Menghadapi hal ini, diperlukan partisipasi lintas sektoral dan tidak mungkin hanya bisa dihadapi oleh satu instansi semata. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah penanganan yang dilakukan secara komprehensif, integral dan terpadu. Diperlukan sinergi untuk negeri," pungkasnya.