Pasca bentrok di perbatasan, kian marak seruan boikot produk China di India. Bahkan sejumlah aplikasi buatan China juga diwaspadai intelejen India.
Seruan boikot produk China belakangan ini kian marak di India. Bahkan pemerintah India telah berjanji untuk memblokir investasi dan menaikkan tarif impor produk China.
Kenaikan tarif impor berlaku untuk sekira 300 produk dari China. Saat ini neraca perdagangan India masih defisit dengan China.
Sementara Kementerian Telekomunikasi India telah memerintahkan perusahaan telekomunikasi untuk membatalkan segala kesepakatan dengan China.
Perusahaan-perusahaan China juga dilarang berpartisipasi dalam tender-tender proyek, yang kemungkinan termasuk rencana peningkatan atau upgrade jaringan 4G di India.
Seruan Boikot Dimulai Mei
Sebenarnya seruan boikot produk dan investasi China sudah mulai terjadi di India sejak awal Mei lalu. Ketika itu tentara China mulai membangun fasilitas di Ladakh, wilayah perbatasan yang masih jadi sengketa kedua negara.
Bahkan sebuah aplikasi buatan India yang membantu penggunanya mengidentifikasi aplikasi buatan China di ponsel telah diunduh lebhi dari 5 juta kali pada Mei lalu, sebelum akhirnya diblokir oleh Google.
Seruan boikot produk China akhirnya kian memuncak setelah terjadi bentrok fisik tentara India dengan China hingga merenggut banyak korban jiwa di Lembah Galwan pada Senin (15/6/2020).
Sementara demo-demo anti China juga merebak di berbagai wilayah di India. Bahkan di Gujarat, orang-orang melempar televisi buatan China dari balkon rumah mereka.
Aplikasi China Dicurigai
Sedangkan badan-badan intelejen India telah meminta pemerintah untuk memblok atau meminta masyarakat berhenti mengggunakan 52 aplikasi yang terkait dengan China.
Alasannya, aplikasi-aplikasi itu dianggap tidak aman lantaran data-data pribadi pengguna disimpan di luar India.
Di antara aplikasi yang dicurigai adalah Zoom, TikTok, UC browser, Clean master dan Xender.
Seorang pejabat senior pemerintah menyebut, rekomendasi dari badan intelejen mereka telah didukung oleh Sekretariat Dewan Keamanan Nasional. Ini karena aplikasi-aplikasi itu dianggap telah merugikan keamanan India.
Hindustan Times, India Today
