Mendagri Minta Data Dukcapil Digunakan untuk Validasi Penanganan Covid-19

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya, berkomitmen penuh untuk mendukung langkah-langkah dari kementerian yang terkait dalam penanganan Covid-19. Dalam konferensi pers di kantor Presiden, yang juga dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, juga mengaskan bahwa langkah-langkah dari kementerian yang terkait dalam penanganan Covid-19 salah satunya terkait dengan masalah bansos di bawah koordinasi Menko PMK."Yang utama adalah Dirjen Dukcapil, karena memiliki database (kependudukan), dimana 99 persen warga negara Indonesia itu sudah terekam dalam databse Dukcapil kecuali beberapa daerah di daerah pegunungan di Papua," kata Mendagri, di Jakarta, Rabu (17/6/2020).Database Dukcapil juga, kata Mendagri, dijadikan data untuk menyempurnakan atau memvalidasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).Bahkan, dimanfaatkan juga untuk memverfikasi data oleh Kemenkes untuk penanganan pasien Covid-19. Juga dipakai Kemenko Perekonomian untuk kartu pra kerja.Banyak daerah juga mengakses dan menggunakan data ini untuk menyalurkan bansos di daerah masing-masing seperti Jabar, Jatim, Jateng dan lain-lain."Di samping itu kami juga meminta kepada rekan-rekan kepala daerah untuk melaksanakan validasi data. Ini persoalan, karena data yang ada di tingkat pusat ini berlaku secara bottom up. Jadi data yang berasal dari bawah dari desa/ kelurahan, kemudian naik ke kecamatan, naik ke tingkat kabupaten, kota, provinsi baru nanti naik ke tingkat pusat. Dalam proses ini tentu membutuhkan koordinasi cepat. Nah ini masalahnya ada yang cepat, ada juga yang lambat, karena salah satu penyalurannya memang harus cepat dan tepat sasaran. Untuk bisa cepat dan tepat sasaran di bawah juga harus memberikan updating data dan validasi yang cepat dan tepat terkait perima manfaatnya. Ini problem karena menyakut ratusan Pemda menyangkut kecamatan jumlahnya lebih dari 6 ribu, dan menyangkut desa yang lebih dari 70 ribu, " kata Mendagri menguraikan panjang lebar.Memang kata dia, ini tidak gampang. Tapi semua bekerja keras. Oleh karean itulah peran kepala daerah menjadi sangat penting. Karena kepala daerah memiliki kewenangan diskresi untuk menyinkronkan data-data. Memvalidasi data dengan cepat. Mengirimkan data.Setelah itu menyinkronkan semua skema yang masuk ke daerah masing-masing, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten, kota dan desa/kelurahan."Kita melihat di sini memang ujian kepemimpinan dari teman-teman kepala daerah di situasi krisis seperti ini. Sehingga saya pribadi selaku Mendagri menyampaikan apresiasi kepada teman-teman kepala daerah yang mampu untuk mengelola tanpa ada gaduh-gaduh dan tepat sasaran. Bisa diatasi, bahkan lobang-lobang yang mungkin celah-celah yang sangat mungkin terjadi itu bisa ditutup oleh teman-teman kepala daerah dengan skema yang ada di dalam kwenangannya seperti Bupati Banyuwangi, saya menyampaikan apresiasi khusus kepada beliau bagaimana membuat data-data penting manfaat itu divalidasi dengan cepat setelah itu ditayangkan di papan-papan di kelurahan. Di kecamatan yang terbuka oleh warganya. Sehingga dapat kalau ada yang protes segala macam itu semua terjadi ditingkat bawah dengan cepat dan diakomodir. Kalau seandainya ada kepala daerah yang pasif nah ini yang terjadi adalah saling menyalahkan," urai Mendagri.Mendagri pun menghimbau para kepala daerah agar mampu berkreasi dan berinovasi untuk menjawab kompleksnya permasalahan yang dihadapi. Khususnya dalam penyaluran bansos ini. Namun prinsip adalah transparansi dan kecepatan. Ini yang mesti dilakukan."Saya yakin sudah banyak berbuat tapi salah satu contoh yang baik saya kira adalah apa yang dikerjakan di Kabupaten Banyuwangi oleh Bupati Banyuwangi," pungkasnya. Sumber: Puspen Kemendagri