Menteri BUMN Erick Thohir siang tadi menyampaikan sumbangan berbagai kebutuhan untuk atasi penyebaran Covid-19 di Provinsi Jawa Timur. Bantuan tersebut merupakan bantuan yang selama ini dihimpun dari para donatur BUMN maupun swasta melalui Yayasan BUMN Untuk Indonesia. Bantuan yang disampaikan ke Provinsi Jawa Timur adalah Rapid test kit 10.000 pcs; Ventilator invansive 5 unit; Ventilator non invasive 10 unit; Alat Pelindung Diri (APD) coverall 50.000pcs, Sarung tangan 2.000pcs, Masker bedah 40.000pcs, Masker N-95 3000 pcs, penutup kepala (mop cap) 1.000 pcs, serta obat penanganan Covid-19 yang diproduksi oleh BUMN Hyrdoxychloroquine 20.000 tablet,[caption id="attachment_319439" align="alignnone" width="900"] Penyerahan bantuan oleh Menteri BUMN dilakukan di Gedung Negara Grahadi Surabaya dan diterima langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak (Foto: Istimewa)[/caption]Penyerahan bantuan oleh Menteri BUMN dilakukan di Gedung Negara Grahadi Surabaya dan diterima langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.”Bantuan ini bisa kami sampaikan ini berasal dari berbagai pihak, baik swasta, perorangan, organisasi dan juga dari BUMN. Seperti yang selalu saya sampaikan, kita semua harus bahu membahu, bekerja sama. Kami di Kementerian BUMN juga berusaha menjaga amanah dari para donatur serta terus berikhtiar untuk menangani pandemi ini,” kata Menteri BUMN, Erick Thohir.Dalam kunjungannya ini, Menteri BUMN, Erick Thohir juga sekaligus meninjau Laboratorium Biomolekuler PCR yang berfungsi untuk melakukan uji laboratorium virus Covid-19 melalui metode swab test dengan kapasitas hingga 500 test / hari milik RS PHC , salah satu RS BUMN. Erick menyampaikan bahwa, keberadaan Laboratorium Biomolekuler PCR di tengah pandemi seperti ini memberikan manfaat besar.Hal itu karena Laboratorium Biomolekuler PCR milik RS PHC ini bisa digunakan untuk pemeriksaan Covid-19, sehingga penyebaran virus tersebut bisa dipetakan dengan baik untuk selanjutnya ditangani sesuai standar yang berlaku. Humas Kementerian BUMN
