Jokowi: 23 Juta UMKM Harus Dapat Bantuan Pembiayaan

Pemerintah terus membahas program mitigasi dampak Covid-19 terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Jokowi minta agar 23 juta UMKM harus dapat bantuan pembiayaan. Dalam rapat terbatas Rabu (29/4/2020), Presiden Jokowi menyoroti bantuan UMKM saat pandemi corona. Menurut Jokowi, pembahasan sudah mengerucut pada lima skema besar. Skema pertama, untuk pelaku usaha UKM kategori miskin dan kelompok rentan dari dampak Covid-19. "Kita harus memastikan bahwa mereka ini masuk sebagai bagian penerima bansos. Baik itu PKH, paket sembako, bansos tunai, blt desa, maupun pembebasan pengurangan tarif listrik dan kartu pra kerja," kata Jokowi. Skema kedua menurut Jokowi adalah insentif perpajakan bagi pelaku UMKM yang omzetnya masih dibawah 4,8 miliar per tahun. Skema ketiga adalah relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM dengan berbagai skema program . "Saya juga minta program penundaan angsuran dan subsidi bunga diperluas untuk usaha mikro, penerima bantuan dari pemerintah daerah," katanya. Sementara skema keempat adalah perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimilus bantuan modal kerja. Menurut Jokowi, ada 41 juta UMKM yang terhubung dengan lembaga pembiayaan maupun perbankan. Namun di luar itu ada 23 juta UMKM yang belum tersentuh bantuan pembiayaan. "Karena itu yang 23 juta UMKM ini harus mendapatkan program dari perluasan pembiayaan modal kerja bagi yang bankable (memenuhi syarat perbankan) penyalurannya melalui perluasan program KUR. Sekaligus ini mendorong inklusi keuangan, Dan bagi yang tidak bankeble, penyalurannya biss lewat UMi, Meekar, maupun skema program lainnya," kata Jokowi. Skema yang kelima atau yang terakhir adalah kementerian, lembaga BUMN dan pemerintah daerah harus menjadi buffer dari ekosistem usaha UMKM terutama dalam tahap awal recovery.