Sebuah video yang diduga Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar tengah marah-marah soal BLT kini tengah viral beredar di media masa dari berbagai platform dari Twitter, Instagram hingga Youtube.
Dalam video tersebut, Sehan Salim Landjar terlihat marah lantaran menurutnya, mekanisme Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga yang terdampak Corona COVID-19 justru menyulitkan warga. "Mau dapat BLT, BLTnya kapan? Mesti buka rekening inilah, kriteria inilah, kriteria macam-macam, negeri udah mau bangkrut menteri-menteri masih pada ngeyel semua. (BLT itu dana desa), prosesnya kan panjang.
Buka rekening, kalau 4.700 emangnya Bank Sulut ada buku rekening sebanyak itu? Goblok itu, ngeyel itu menteri," kata dia dalam video tersebut. Dalam video berdurasi 3 menit itu, Sehan Salim bahkan merasa marah lantaran mekanisme pencairan BLT yang terlalu menyulitkan warga. Bahkan, kata dia ada warganya yang meminta beras 1 liter untuk dikonsumsi karena berbelitnya prosedur. "Marah sekali kita, yang BLT ini lapar, dia yang paling miskin sekarang, uangnya mau dikucur kapan. Masyarakat sampai datang minta 1 liter beras dia dapat BLT, BLTnya kapan dibilang.
Sampai ada yang bilang kasih aja beras lima kilo enggak usah BLT kita mau makan," lanjut dia. Dalam video itu, Bupati Boltim meminta pemerintah pusat untuk memberikan diskresi kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi kepada pemerintah daerah untuk mengucurkan BLT. Nantinya kata dia, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengalokasiannya ini akan dikawal oleh kejaksaan, OJK, KPK dan Kepolisian. "Makanya menteri-menteri.
Emangnya menteri itu lebih hebat daripada bupati? Saya selalu bilang jangan men-generalisir seakan-akan kepala daerah itu garong jangan men-generalisir kasih aja diskresi dikawal KPK, polisi, OJK, jaksa, LSM, wartawan terlalu banyak aturan kertas-kertas menteri-menteri ini, bosan dengan menteri-menteri," kata dia lagi. Dalam video itu dia juga, disebutnya dirinya belum bisa mendistribusikan 900 ton beras yang ada kepada warganya lantaran prosedur tersebut yang menyulitkan.
"Saya yang tanggung jawab karena ada aturan kementerian yang silih berganti dan mempersulit bisa saja ada rakyat saya yang tidak makan dan itu bikin malu. Bukan saya enggak sanggup, berasnya ada saya ada 900 ton ready persoalannya yang dapat BLT tidak boleh dapat sembako. Nah BLT-nya kapan sembakonya di depan saya tidak boleh kasih.
Cuman karena urusan kertas," kata dia. Dia lebih jauh meminta para menteri untuk melakukan dialog dengan bupati terkait masalah BLT ini. "Makanya menteri jangan cuman ngomong dialog dong sama bupati kita yang tau rakyat kita. Indonesia mau kolaps macam-macam," kata dia.