Pemerintah Upayakan Rapid Test COVID-19 di Daerah Terpapar

Pemerintah terus melakukan upaya dalam menangani wabah virus COVID-19 atau corona, khususnya bagi daerah-daerah yang saat ini mulai terpapar. Peralatan untuk melakukan rapid test juga sudah tersedia di Indonesia. Saat ini pemerintah tengah dalam proses dalam mendistribusikan peralatan tersebut ke beberapa daerah. Untuk itu pemerintah daerah  harus proaktif."Pengiriman dilakukan oleh BNPB ke provinsi-provinsi, kemudian distribusinya dilakukan oleh provinsi ke kabupaten/kota," ungkap Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin dalam keterangan pers mingguannya melalui teleconference , pada Kamis, (26/3/2020).Wapres mengharapkan bahwa dengan adanya bantuan alat rapid test tersebut, pemerintah daerah dapat proaktif tidak sekadar menunggu bantuan itu sampai."Sebab kadang-kadang ada daerah yang agak jauh dengan provinsi. Karena itu supaya distribusinya tidak terlambat. Kalau perlu mendatangi kemudian membawa sendiri supaya distribusinya lebih cepat sampai ke sasaran," jelas Wapres.Sementara itu, terkait mengenai teknis pelaksanaan rapid test di daerah dilakukan dengan menyambangi rumah warga dan juga disediakan tempat dengan kapasitas yang terbatas."Ada door to door , ada juga disediakan di tempat dengan jumlah terbatas. Yang penting jangan sampai ada kerumunan yang banyak, tidak melanggar physical distancing sehingga kerawanannya bisa dihindari," papar Wapres.Lebih lanjut, mengenai impor obat-obatan dan vitamin, Wapres mengatakan bahwa akan tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan, khususnya bagi penanganan wabah COVID-19."Pemerintah menjamin itu akan berjalan karena kita memang membutuhkan tersedianya obat-obatan itu," kata Wapres.Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan akan memberikan santunan kepada para tenaga medis yang menangani wabah COVID-19. Terkait pemberian santunan tersebut, Wapres menjelaskan bahwa akan dilakukan melalui Kementerian Keuangan, sesuai dengan prosedur yang ada."Kita sudah menggunakan pendekatan adanya realokasi. Jadi dana-dana itu memang sudah realokasi dari peruntukan yang lain untuk menangani COVID-19 ini. Itu sudah standar," pungkas Wapres. DAS RN |  KIP-Setwapres