Di Tengah Wabah Corona, Pemerintah Luncurkan Kartu Pra Kerja

Di tengah wabah corona, pemerintah meluncurkan Kartu Pra Kerja hari ini agar menjadi stimulus ekonomi yang sedang tertekan.  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meluncurkan Kartu Pra Kerja pada hari ini, Jumat (20/3/2020). Tujuannya agar dapat menjadi stimulus perekonomian Indonesia di tengah mewabahnya virus corona. “Peluncuran Kartu Pra-Kerja ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden yaitu beliau meminta agar diluncurkan pagi ini,” kata Airlangga. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020, Kartu Pra Kerja merupakan bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat yang mencari pekerjaan maupun tidak. Ini meliputi para buruh, karyawan, korban PHK, dan lulusan SMA atau SMK yang berusia 18 tahun ke atas. Airlangga menyatakan, prioritas program Kartu Pra Kerja diberikan kepada pencari kerja muda. Menurutnya, terdapat 3,7 juta penduduk berusia 18 hingga 24 tahun yang belum bekerja. “3,7 juta orang usianya 18 sampai 24 tahun yang belum mendapat pekerjaan dengan 64 persen tinggal di perkotaan dan 78 persen berpendidikan SMA ke atas,” ujarnya. Airlangga mengatakan, pemerintah menyadari bahwa 90 persen dari total pencari kerja muda itu tidak pernah mengikuti pelatihan bersertifikat. Dengan Kartu Pra Kerja diharapkan mereka mampu lebih berkompeten, berdaya saing, dan produktif. “Kartu Pra Kerja ini untuk pertama kalinya pemerintah menggandeng unicorn ataupun startup digital agar kita bisa melakukan akses kepada masyarakat Indonesia secara lebih luas,” ujarnya. Pemberian dana...

Pemberian Dana..

Pemerintah memberikan pagu sekira Rp3 juta sampai Rp 7 juta per orang pada program Kartu Pra Kerja.  Peserta dapat memilih jenis pelatihan yang telah tersedia di platform digital tersebut sesuai dengan minat masing-masing. Menurut Airlangga, pendaftaran peserta program ini baru akan dimulai awal April 2020. "Tahap awal kami melakukan sosialisasi ke masyarakat, kemudian dua minggu dari sekarang, pendaftaran dibuka dan peserta bisa memilih pelatihannya," katanya. Pada tahap awal, pelatihan  offline digelar di empat wilayah terdampak wabah corona, yaitu Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Utara, dan Surabaya. Sedangkan, pelatihan online bisa dilakukan secara nasional. “Pelatihannya sendiri bisa online dan offline dengan memberikan satu kali kesempatan kepada satu peserta karena itu diharapkan agar masyarakat bisa cermat dalam memilih (jenis pelatihan),” katanya. Pemerintah juga akan memberikan dana sebesar Rp500 ribu per orang yang dibayarkan secara bertahap sebanyak tiga kali untuk biaya transportasi. Dana akan ditambah Rp150 ribu jika peserta memberikan evaluasi terkait pelatihan. “Saat selesai melakukan pelatihan itu diberikan kesempatan untuk mengevaluasi dalam bentuk survei begitu survei dikembalikan mereka akan mendapatkan lagi Rp150 ribu,” kata Airlangga. Pemerintah juga mendorong pelatihan secara online karena adanya wabah Covid-19. Karena itu Airlangga mengimbau kepada penyelenggara kursus pelatihan agar mendaftar sebagai mitra penyedia pelatihan di platform digital. Antara