Partai Golkar dan Nasdem Ingin Pemilu Legislatif dan Presiden Dipisah

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menggelar pertemuan tertutup selama dua jam di Jakarta, Senin (9/3/2020).

Usai pertemuan, ada sejumlah hal yang disepakati kedua pimpinan parpol tersebut. Mereka sepakat membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu serentak.

Nasdem memandang perlunya pemisahan waktu pemilu guna menghindari dampak buruk seperti yang terjadi pada Pemilu 2019.

Kedua partai juga sepakat menaikkan angka batas parlemen atau parliementary treshold sebesar 7 persen secara nasional. Sementara untuk ambang batas pemilu presiden tetap 20 persen.

Baik Airlangga maupun Surya Paloh ingin bekerjasama saling mendukung calin kepala daerah.

"Kami harap mungkin tetap terpisah yaitu pileg lebih dulu terlepas barangkali diberi kesempatan bebrapa bulan kemudan baru pilpres.   Tapi setelah ada putusan MK tentu ini merupakan suatu pekerjaan rumah bagi kami bukan hanya Golkar dan Nasdem, tapi seluruh institusi parpol lainnya fraksi yang ada di parlemen," kata Surya Paloh.

“Terkait U politik terkait dengan "pt" (parliementary treshold) ada usulan dari Pak Surya bahwa "pt" 7 persen dan Partai Golkar juga lihat ini suatu yang bagus. Partai Golkar akan mendukung konsep tersebut  dan juga terkait dengan presidential treshold yang tetap pt 20 persen. Selanjutnya antara kerja sama silaturahmi dan kebijakan Partai Golkar maupun Partai Nasdem dalam pilkada tentu mengupayakan kerja bersama,” kata Airlangga.