15 tahun Tsunami Aceh, BMKG Perkuat Infrastruktur Kritis

Peringati 15 tahun Tsunami Aceh dan Hari Peringatan Kesadaran Tsunami Dunia 2019, BMKG  bekerjasama dengan Intergovernmental Oceanographic Commission of the United Nations  for  Educational, Scientific and Cultural  Organization (UNESCO – IOC)  menggelar “Workshop on Strengthening Tsunami Warning Chain to Critical Infrastruktur”, pada  20- 22 November 2019, yang dibuka Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. “Workshop ini bertujuan untuk  memperkuat penyelenggara pelabuhan dan bandara di pesisir dalam menerima dan menindaklanjuti peringatan dini tsunami pada saat terjadi potensi tsunami, “kata  Kepala BMKG Dwikorita Karnawati. Dwikorita mengungkapkan, workshop tersebut dilatarbelakangi pemikiran, bahwa infrastruktur kritis memainkan peran yang sangat  penting bagi ekonomi dan masyarakat pada umumnya. Menurut Dwikorita seperti halnya manusia, infrastruktur kritis rentan terhadap dampak bahaya alam. Kerusakan tersebut akan menyebabkan dampak serius pada kesejahteraan masyarakat, fungsi ekonomi yang berkelanjutan,  dan bahkan keamanan dan keselamatan , dan bahkan kinerja efektif pemerintah. “Bandara, infrastruktur yang ada di sepanjang pantai yang rawan tsunami harus dijaga harus diperkuat agar tangguh dalam mengantisipasi potensi tsunami. Jadi kalau infrastruktur yang ada di pantai rapuh, tentunya cita-cita untuk  melanjutkan pembangunan infrastruktur demi menguatkan perekonomian bangsa akan menjadi pupus,” ujar  Dwikorita. Senada itu Kepala BNPB, Doni Monardo mengatakan “Workshop on Strengthening Tsunami Warning Chain to Critical Infrastruktur” menjadi pesan penting bagi elemen masyarakat, karena urusan bencana bukan hanya urusan pemerintah semata, tetapi urusan seluruh bangsa Indonesia. Doni berharap  dengan workshop tersebut bisa menemukan gagasan-gagasan  dan ide-ide  yang bisa nantinya menjadi kekuatan baru bagi kita semua, agar ke depan masyarakat kita bisa lebih siap. “Tidak mungkin semuanya tergantung dengan teknologi, karena ketika terjadi  gempa besar, bisa jadi semua sistem itu akan tidak berfungsi, nah disinilah dibutuhkan ketangguhan masyarakat untuk mengambil keputusan, yang sering kita sebut evakuasi mandiri,” ujar Doni. (red)