Sistem pengadaan secara elektronik terbukti memudahkan proses, meningkatkan transparansi dan membuka akses pasar yang lebih baik. Dengan transformasi pengadaan di era digital, seluruh belanja pengadaan pemerintah akan dilakukan dan tercatat dalam sistem elektronik. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan yang digelar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di Jakarta, Rabu (6/11/2019), yang dibuka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan dihadiri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona H. Laoly, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.Sebagai modal awal untuk mewujudkan SDM unggul, pengadaan nasional telah didukung oleh 270.000 personil yang bersertifikat, 84 lembaga pelatihan terakreditasi, 600 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Layanan Pengadaan.LKPP sampai hari ini telah melakukan pendampingan proses pengadaan di banyak Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, antara lain Pembangunan Prasarana dan Penyelenggaraan Asian Games, Penyelenggaraan Asian Para Games, Pengadaan Logistik Pemilu, Palapa Ring serta pendampingan proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).[caption id="attachment_246146" align="aligncenter" width="900"]
Transformasi Pengadaan di Era Digital untuk SDM Indonesia Maju
Rabu, 6 November 2019 - 17:04 WIB
Baca Juga :