Jokowi Lantik Menteri, Angkatan 98 Gigit Jari

Mohammad Taufik (Foto : )

Harapan angkatan 98 menduduki kursi menteri seperti yang pernah dilontarkan Jokowi kandas. Angkat 98 gigit jati, tak ada satupun rekan mereka yang dilantik menjadi anggota Kabinet Indonesia Maju. Posisi menteri untuk angkatan 98 disampaikan Jokowi pada halal bihalal aktivis 98, tanggal 16 Juni 2019 lalu di Jakarta. Namun, jelang pengumuman dan saat pelantikan anggota kabinet baru, aktivis 98 hanya bisa gigit jari. Pengamat Politik dari Universitas Mulawarman yang juga aktivis 98 Mohammad Taufik mengaku kecewa. Dia menduga Presiden Jokowi tersandera banyak kepentingan. Selain kepentingan partai politik, juga kepeningan para pemilik modal. " Saya menduga Pak Jokowi tersandera  kepentingan partai, pemilik modal, konspirasi global dan mgkn konflik kepentingan di sekeliling bapak Jokowi, karena  kita sadar betul sebagai  anak kandung reformasi, Pak jokowi  seharusnya tidak memiliki beban," tulisTaufik, Rabu (23/10/2019) melalui pesan Whatsapp.   Taufik berharap para aktivis 98  menunggu hasil kerja Kabinet maju dalam 180 hari. Jika kinerja para menteri tersebut mengecewakan rakyat,maka seharusnya Presiden Jokowi segera melakukan reshuffle. "Tapi kita tunggu saja hasil kerja kabinet ini dlm 180 hari ke depan. Bagaimana publik meresponsnya dan jika memang  menyulitkan negeri ini, Pak jokowi segera reshuffle jangan sungkan-sungkan. Utang pak jokowi pada aktivis 98 harus dilunasi,"tambahnya. Menurut Taufik, penolakan Adian Napituputulu untuk duduk di kursi menteri tidak berarti mewakili seleuruh angkattan 98. Sebab, saat bertemu dengan Jokowi, angkatan 98 mengusung beberapa nama selain Adian, yaitu Sayed Junaidi Rizaldi, Eli Salomo, Wahab Talaohu. Namun, bukannya memilih salah satu nama, Jokowi justru memilih nama-nama lain yang membuat Angkatan 98 gigit jari.  Sebabm nama-nama tersebut tidak pernah berkeringat mengantarkan Jokowi ke kursi presiden. Bahkan, diantara mereka justru ada tokoh yang pernah jadi sasaran demonstran karena dianggap melakukan pelanggaran HAM di masa Orde Baru. "Saya hanya ingatkan bahaw aktifis 98 ini sudah teruji mereka di lapangan dan jaringannya.  Ini faktor penting yg harus diperhatikan. Tanpa mereka, tak ada reformasi 98. Jaman itu orang pada takut melawan kebijakan Seharto yang sarat dengan KKN ,"tandasnya.   Chairul Achir | Jakarta