Deklarasi Papua Tanah Damai telah digelar di Jayapura, Papua semalam. Namun menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pasca deklarasi Papua, pemerintah tetap diminta gelar dialog.
newsplus.antvklik.com - MUI mendorong pemerintah segera melakukan dialog dengan tokoh adat, agama dan masyarakat. Ini dilakukan untuk menemukan solusi dan pemecahan masalah yang dapat mengakomodasi aspirasi seluruh masyarakat Papua.
Seperti dilansir Antara, Wakil Ketua MUI Pusat, Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan, dengan dialog tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi yang adil, komperhensif, serta dapat diterima semua pihak.
MUI juga meminta aparat menindak tegas kelompok atau oknum yang memicu kerusuhan atas tindakan rasis terhadap masyarakat Papua.
"Penindakan juga terhadap aktor intelektual dan provokator kerusuhan di Papua yang ingin memecah belah masyarakat Papua," kata Zainut.
Ditambahkan Zainut, masalah Papua harus ditangani secara serius dan hati-hati dengan mencari solusi yang komperhensif. Ini dilakukan agar tidak berdampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Deklarasi Damai
Sebelumnya, digelar Deklarasi Kesepakatan Bersama dalam Rangka Menjaga Papua Tanah Damai, di Jayapura, Papua, Kamis (5/9/2019) malam. Deklarasi ini dihadiri Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Gubernur Papua Lukas Enembe dan berbagai elemen masyarakat setempat.
Di hadapan Kapolri, Panglima TNI dan Gubernur, 34 komponen masyarakat bersama Ketua Majelis Rakyat Papua dan Ketua DPR Papua menandatangani deklarasi. Gubernur Papua Lukas Enembe menyampaikan komitmen untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Saya berkomitmen untuk menjaga keutuhan kebhinekaan dan NKRI serta menghindari perpecahan," kata Lukas di Jayapura.
Gubernur Papua juga berjanji memberi jaminan kepada setiap orang yang hidup di Tanah Papua. Pasalnya, siapa pun dia memiliki hak untuk tinggal di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua.
Sementara Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, Papua adalah miniatur Indonesia. Dirinya juga sudah terlanjur cinta dengan Papua. Karena itu ia menyesalkan terjadinya kerusuhan di tempat ini.
"Papua bagi saya pribadi bukanlah sesuatu yang asing, hati saya sudah melekat di Papua. Saya dan istri sudah terlanjur cinta dengan Papua, baik orangnya, alamnya, budayanya dan segalanya," kata Tito.
Modal Terpenting Pembangunan
Menurut Tito, modal terpenting membangun bukanlah sumber daya alam (SDA), melainkan stabilitas keamanan. Dicontohkan Afghanistan yang memiliki SDA melimpah tapi karena perang saudara, menjadi tidak ada artinya.
"Kita tidak ingin begitu ada indikasi gangguan keamanan yang ada di Papua dan ada indikasi meluas kita harus melakukan tindakan cepat. Salah satunya kita dengan menambah jumlah personil," kata Tito.
Menurutnya, penambahan pasukan untuk mengendalikan situasi sehingga masyarakat merasa negara ada, suasana jaminan keamanan ada.
"Oleh karena itu selaku pimpinan kepolisian mohon dengan kerendahan hati mari kita sama sama bangun dan kita jaga stabilitas keamanan yang ada, itu adalah modal yang penting bagi Papua untuk maju," tambahnya lagi.
Sementara Panglima TNI Marsekal Hadi Djahjanto mengingatkan, deklarasi yang telah ditandatangani jangan menjadi kegiatan formal belaka, melainkan harus diimplementasikan semua pihak.
"Perbedaan satu sama lain adalah untuk saling melengkapi menjadi satu kekuatan," kata Hadi.
Sumber: Antara, Divisi Humas Mabes Polri
