"Untuk itu, diperlukan persprektif yang holistik dalam mempersiapkan SDM Unggul, Indonesia Maju. Dari Kebijakan Hulu, yang harus dilakukan, pertama, memastikan ketersediaan infrastruktur. Kedua, perbaikan layanan kesehatan dan gizi (KIS dan PKH). Ketiga, perbaikan kualitas pendidikan dan keterampilan (KIP dan Kartu Pra kerja). Keempat, link and match kompetensi SDM dengan kebutuhan industri,” ulas Moeldoko.
Berikutnya, menurut Kepala Staf Kepresidenan, Perbaikan Tata Kelola. Pertama, reformasi birokrasi ASN (aparat sipil negara). Kedua, Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah izin usaha. Dan ketiga, perbaikan tata kelola penegakan hukum (jaminan keamanan). “Terakhir Kebijakan Hilir. Pertama, peningkatan investasi.
Kedua, penciptaan lapangan kerja baru. Ketiga, pemastian perlindungan tenaga kerja (BPJS Tenaga Kerja),” ujar Moeldoko. Selain Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, hadir sebagai narasumber dalam Dismed FMB’9 kali ini antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Rhenald Kasali. Sumber: Rilis Forum Merdeka Barat 9