Megawati Soekarnoputri mengaku kaget saat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ditunjuk sebagai Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Kebudayaan periode 2019-2024. newsplus.antvklik.com - Penetapan struktur kepengurusan partai dibacakan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam Kongres V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Sabtu (10/8/2019).
Megawati mengaku baru menghubungi dan meminta kesediaan Risma pada Jumat (9/8/2019). Ketika ditawari, ternyata Risma bersedia. "Saya pikir ajaib juga, kok mau ya? Tapi orangnya saat ini sedang membongkar sekolah. Ketua DPP Bidang Kebudayaan adalah Tri Rismaharini," kata Megawati. Namun, Risma tak hadir saat pelantikan karena harus kembali ke Surabaya.
Tidak hanya kepala daerah, menteri Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDI-P juga masuk ke dalam kepengurusan yang baru. Dua menteri yang dimaksud adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manudia Yasonna Laoly. Mega menunjuk Puan sebagai Ketua DPP PDI-P Bidang Pemerintahan, Pertahanan, dan Keamanan.
Sementara, Yasonna ditunjuk sebagai Ketua DPP PDI-P Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Perundang-undangan. "Dia (Yasonna) nanti saya suruh urusi bukannya HaKI (Hak Kekayaan Intelektual) saja pokoknya hukum itu lho. Hukum Indonesia ini sekarang sebetulnya menurut saya makin bisa sampai semua tingkat amburadul," kata Megawati.
Megawati mengatakan, hal itulah yang menjadi dasarnya memilih Yasonna. Terlebih, kata Megawati, Kemenkumham pimpinan Yasonna empat kali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Sementara itu, Megawati tak menjelaskan alasan menunjuk Puan. Namun, ia bercerita tentang kegelisahan Puan yang menurutnya bingung akan ditugaskan di lembaga eksekutif ataupun legislatif dalam periode 2019-2024. "Mbak Puan sudah bolak-balik nanya, nanti saya ini ditugasi ke legislatif atau ke eksekutif? Ya ntar saja tunggu, sama-sama penting," pungkasnya. (Dari Berbagai Sumber)