Buntut Pemadaman Listrik Kemarin, Presiden Jokowi Tegur Direksi PLN

Presiden Jokowi tegur Direksi PT. PLN (Persero) terkait pemadaman listrik di Jabodetabek dan setengah Pulau Jawa, kemarin. Teguran ini disampaikan saat  Jokowi mendatangi Kantor Pusat PLN. Newsplus.antvklik.com- Kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Pusat PLN Jalan Trunojoyo Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019) pagi, didampingi oleh sejumlah menteri dan pejabat lain. Mereka antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian. Kehadiran Jokowi di Kantor Pusat PLN untuk memperoleh penjelasan perihal matinya aliran listrik di Jabodetabek dan setengah Pulau Jawa yang terjadi kemarin, Minggu (4/8/2019). "Pagi hari ini saya ingin mendengar langsung terkait peristiwa pemadaman total Minggu kemarin. Tolong disampaikan yang simpel-simpel saja. Kemudian kalau ada hal yang kurang ya blak blakan saja. Sehingga bisa diselesaikan dan tidak terjadi lagi untuk masa masa yang akan datang," pinta Jokowi kepada Plt Direktur Utama PLN  Sripeni Intan Cahyani dan jajaran direksinya. Dalam kesempatan ini, Presiden menegur jajaran Direksi PLN kenapa peristiwa pemadaman total dapat terjadi. Hal ini telah merugikan konsumen dan dapat merusak reputasi PLN. “Saya tahu ini tidak hanya bisa merusak reputasi PLN, namun banyak hal di luar PLN terutama konsumen sangat dirugikan,” katanya. Ia menyayangkan terjadinya pemadaman listrik kemarin. Menurut Jokowi, seharusnya ada tata kelola manajemen resiko contigency plan dan back up plan. Apalagi pemadaman listrik total pernah terjadi pada tahun 2002 lalu. "Pernah kejadian pada 2002 di Jawa dan Bali. Mestinya itu bisa jadi pelajaran bersama. Jangan sampai kejadian yang pernah terjadi, kembali terjadi lagi. Dalam sebuah manajemen besar seperti PLN mestinya, menurut saya, ada tata kelola risiko-risiko yang dihadapi. Dengan manajemen besar tentu saja ada contingency plan, backup plan (rencana cadangan). Pertanyaan saya, kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan baik," tanya Jokowi. (Mahendra Dewanata | Agam Wiftarenal | Jakarta)