Ironi, Koalisi Jokowi Klaim Tanpa Syarat, Tapi Minta Jatah Menteri

Dukungan tanpa syarat yang diberikan partai koalisi pendukung capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin tampaknya tak berlaku lagi usai ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019. Sebab, satu per satu parpol Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mulai berani menyebutkan jatah jumlah menteri kepada Jokowi. newsplus.antvklik.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), misalnya, melalui ketua umumnya, Muhaimin Iskandar mengatakan telah menyodorkan 10 nama untuk bisa dipilih Jokowi sebagai menterinya. Sementara Partai Nasional Demokrat (NasDem) tak mau kalah. Parpol besutan Surya Paloh ini menyodorkan 11 nama.Golkar tampak malu-malu kucing menyebutkan jatah menteri yang diinginkannya. Namun, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, pada 5 Juni 2019, pernah menyampaikan bila partainya layak mendapatkan portofolio kabinet lebih banyak pada pemerintahan Jokowi periode kedua.Di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla saat ini, ada tiga menteri dari Golkar, yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.Padahal saat menyatakan dukungannya kepada Jokowi untuk maju kembali di Pilpres 2019, partai-partai ini penuh percaya diri mengatakan mereka akan mendukung tanpa syarat dan tanpa jabatan yang diinginkan.Partai NasDem, misalnya. Pada 13 Maret 2018, Sekretaris Jenderal NasDem, Johnny G Plate pernah mengatakan dukungan yang diberikan partainya kepada Jokowi tanpa syarat bahkan tanpa mahar.Sementara PDIP sebagai partai pengusung utama Jokowi-Ma'ruf tak mau menyodorkan nama ke Jokowi. Namun, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu justru percaya diri bila Jokowi pasti akan memilih kader terbaiknya sebagai menteri.Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Eriko Sotarduga mengatakan partainya belum pernah meminta jabatan. “Tidak harus namanya meminta, tapi pasti diberikan yang terbaik,” ucap Eriko di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta.PDIP, kata Eriko, merasa tidak ada masalah dengan permintaan menteri dari PKB dan Nasdem. Eriko menyatakan itu adalah hak dari masing-masing partai. “Menurut rekan-rekan sendiri apa ada yang salah dengan permintaan itu? Kan, tidak ada yang salah boleh saja itu, kan, hak dari masing-masing partai," kata Eriko.Namun sewajar-wajarnya permintaan itu, kata dia, belum tentu akan dikabulkan. Sebab, kata Eriko, hal itu menjadi hak prerogratif presiden. PDIP sendiri, kata dia, tidak akan mencampuri urusan permintaan partai lain.